Politisi PDIP: Presiden Prabowo Hanya Lempar Wacana Soal Pilkada Melalui DPRD

Jakarta, MI - Politisi senior PDIP, Komaruddin Watubun menilai, Presiden Prabowo Subianto hanya melempar wacana soal pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Sebab, kata Komaruddin Watubun, Presiden Prabowo Subianto berpegang pada kehendak rakyat hasil beberapa lembaga survei yang menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Saya samgat yakin, Pak Prabowo berpegang pada  kehendak rakyat . Setiap pidato presiden, saya ikuti, saya cermati setiap pidato beliau, beliau menyatakan bahwa saya tetap ada bersama rakyat, saya tetap melaksanakan kehendak rakyat," kata Komaruddin Watubun kepada monitorindonesia.com, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Selain itu, beberapa lembaga survei terkait pilkada melalui DPRD ditolak oleh masyarakat. Misalnya hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan 60 persen masyarakat menolak pilkada melalui DPRD. Hasil survei Litbang Kompas juga menyebutkan, 70 persen masyarakat menolak pilkada melalui DPRD.

"Jadi tidak ada alasan untuk mempertahankan pilkada melalui DPRD. Jadi saya pikir Pak Prabowo  hanya melempar wacana dan itu wajarlah dalam negara demokrasi dan hasil survei, Pak Prabowo akan memutuskan pilkada secara langsung, bukan soal PDIP, bukam soal koalisi di sebelah tapi bicara soal realita keinginan dan kehendak rakyat dalam menyampaikan aspirasinya," ungkap anggota Komisi II DPR RI itu.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, DPR RI sepakat untuk tidak membahas revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal itu ditegaskan oleh Dasco dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026) bersama pimpinan Komisi II DPR RI.

"Kami sudah sepakat bahwa dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini tidak ada masuk pembahasan UU Pilkada," kata Dasco.