Demo Berdarah di Iran, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI

Jakarta, MI - Situasi mencekam akibat demonstrasi besar-besaran di Iran yang dilaporkan telah menewaskan sekitar 500 orang mendapat perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, meminta pemerintah menjadikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai prioritas utama.

“Keselamatan WNI adalah prioritas utama. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus memastikan seluruh WNI di Iran dalam kondisi aman dan terlindungi,” ujar Oleh Soleh, Senin (12/1/2026).

Ia menegaskan, eskalasi demonstrasi yang semakin memanas dan mencekam tidak boleh dianggap remeh, terutama bagi WNI yang berada di wilayah rawan konflik. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri harus bergerak cepat melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran dengan melakukan pemetaan lokasi WNI, memperkuat komunikasi darurat, serta menyiapkan langkah-langkah perlindungan maksimal.

“KBRI harus aktif memantau situasi dan memastikan tidak ada WNI yang berada di titik-titik demonstrasi. Kondisinya sangat berbahaya, jangan sampai ada korban dari warga kita,” tegas legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat XII tersebut.

Oleh juga mendorong Kemenlu untuk menyiapkan rencana kontinjensi, termasuk kemungkinan evakuasi apabila situasi keamanan terus memburuk. Ia menilai langkah antisipatif sangat penting guna mencegah risiko yang tidak diinginkan.

“Jangan menunggu situasi semakin buruk. Negara harus hadir dan sigap melindungi warganya di luar negeri,” katanya.

Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan, Oleh Soleh menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di Iran serta mendorong koordinasi lintas kementerian demi memastikan keselamatan seluruh WNI.

Sementara itu, aksi demonstrasi di Iran telah menyebar ke sebagian besar wilayah negara tersebut selama dua pekan terakhir. Unjuk rasa yang awalnya dipicu oleh lonjakan inflasi itu kemudian berkembang menjadi gerakan politik, dengan para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya pemerintahan ulama.

Gelombang protes tersebut dilaporkan berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan dan menimbulkan ratusan korban jiwa, sehingga memicu kekhawatiran komunitas internasional terhadap stabilitas keamanan di kawasan tersebut.