Distan dan DKP Malut, Benalu di Jantung Pemerintahan Sherly-Sarbin

Sofifi, MI - Kinerja Dinas Pertanian (Distan) yang berada di bawah kepemimpinan Anwar Husen serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut yang dipimpin Fauzi Momole kini berada dalam sorotan tajam Gubernur Sherly Tjoanda.

Sepanjang tahun 2025, dua organisasi perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam menopang ekonomi rakyat ini dinilai belum mampu menghadirkan kontribusi nyata dan terukur bagi peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, sehingga efektivitas kebijakan serta dampak program di lapangan menjadi tanda tanya besar.

Pada saat wawancara di Kantor BPSDM Malut, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan evaluasi terbuka dan tegas terhadap kinerja sektor pertanian dan perikanan. Ia menilai sepanjang tahun 2025 kedua sektor strategis tersebut belum menunjukkan capaian yang sepadan dengan sumber daya dan anggaran yang telah dialokasikan, sehingga hasil konkret di lapangan masih minim dirasakan. Karena itu, Pemprov Malut menaruh harapan besar agar pada tahun 2026 arah kebijakan dan pelaksanaan program benar-benar menghasilkan output yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan petani dan nelayan.

“Catatan untuk Dinas Perikanan dan Pertanian di tahun 2025, saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, saya mengharapkan di tahun 2026 outputnya lebih kelihatan,” tegas Sherly, di Sofifi, Senin (5/1).

Penilaian orang nomor satu di Malut itu terhadap kinerja dua dinas tersebut berpijak pada fakta lapangan yang menunjukkan belum adanya dampak signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik di sektor pertanian maupun perikanan. Minimnya hasil konkret dari berbagai program yang telah dijalankan membuat Pemprov Malut menilai perlunya perubahan cepat dan terukur agar kebijakan tidak berhenti pada tataran formalitas semata.

“Yang masih banyak PR, Perikanan dan Pertanian tidak dilihat outputnya yang signifikan di tahun 2025. Kalau mereka tidak berubah dalam tiga bulan ini, akan ada evaluasi,” demikian penegasan Gubernur.

Sebelumnya, saat memimpin apel perdana pada awal Januari 2026 di halaman Kantor Gubernur Malut, Sherly menekankan urgensi optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah yang telah dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas petani. Pemprov Malut menegaskan bahwa pembangunan jalan tani sepanjang 100 kilometer pada tahun 2026 harus dijalankan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah anggaran publik dapat benar-benar memberikan manfaat nyata, memperlancar akses produksi, dan mendorong kesejahteraan para petani di daerah.

“Anggaran yang sudah ada untuk jalan tani 100 kilo di tahun 2026 dimanfaatkan secara optimal,” lanjut Sherly.

Pengelolaan aset perikanan yang belum optimal turut menjadi sorotan serius Gubernur Sherly, terutama terhadap fasilitas pendukung yang seharusnya berperan strategis dalam memperkuat rantai produksi dan distribusi hasil laut. Kondisi sejumlah aset seperti cold storage yang masih rusak, tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahkan disewakan tanpa menghasilkan manfaat nyata, dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola aset daerah, sehingga diperlukan langkah cepat dan tegas untuk segera mengoptimalkan pemanfaatannya demi kepentingan sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan.

“Dan aset-aset di perikanan, Colstorix yang masih rusak, yang belum dimanfaatkan dengan baik, yang disewakan kepada orang tetapi tidak pernah ada hasil yang optimal, tolong dioptimalkan segera mungkin,” tegasnya.

Situasi serupa juga, kata Sherly, terjadi di sektor pertanian, di mana belanja daerah yang telah digelontorkan belum berbanding lurus dengan hasil konkret yang dirasakan di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan anggaran dan capaian nyata, sehingga efektivitas penggunaan dana publik di sektor pertanian menjadi catatan penting yang perlu segera dibenahi agar setiap pengeluaran benar-benar menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan.

“Begitu juga dengan pertanian, semua biaya yang sudah dikeluarkan saya harapkan ada outputnya, karena saat ini saya belum melihat ada outputnya,” imbuh Sherly.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada masih rendahnya nilai tukar petani dan nelayan di Malut, yang mencerminkan belum kuatnya posisi ekonomi kelompok produktif utama daerah. Sherly Tjoanda menilai situasi ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian dan perikanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan pendapatan, sehingga optimalisasi pendapatan daerah sekaligus penguatan kesejahteraan petani dan nelayan menjadi agenda mendesak yang harus dijawab melalui kebijakan yang lebih terarah dan berdampak nyata.

“Petani dan nelayan kita nilai tukarnya masih rendah. Jadi, PR untuk Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan adalah mengoptimalkan PAD dan pendapatan petani dan nelayan sehingga nilai tukar mereka bisa lebih baik,” jelasnya.

Gubernur perempuan pertama di Malut ini menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan merupakan tulang punggung kehidupan mayoritas masyarakat, karena sebagian besar penduduk masih menggantungkan sumber penghidupannya pada dua sektor tersebut. Dominasi petani dan nelayan dalam struktur demografi daerah menempatkan peningkatan kesejahteraan mereka sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, sehingga penguatan kebijakan dan program di kedua sektor ini menjadi kunci untuk mendorong perbaikan kondisi ekonomi masyarakat secara luas.

“Nilai tukar para petani dan nelayan juga bisa tinggi, karena 60 persen penduduk kita adalah petani dan 20 persen adalah nelayan. Artinya, ada 80 persen penduduk kita petani dan nelayan,” sambung Sherly.

Gubernur kemudian menggambarkan standar kesejahteraan yang seharusnya dapat dicapai apabila sektor pertanian dan perikanan dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, kedua sektor ini diyakini mampu menopang pendapatan rumah tangga petani dan nelayan pada level yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakat Malut dapat terwujud secara nyata, kondisi yang hingga kini masih belum sepenuhnya tercapai.

“Jika satu keluarga dari mereka bisa ada pendapatan 3 juta sampai 5 juta per bulan, maka masyarakat Maluku Utara sudah sejahtera. Tapi hari ini belum,” ungkapnya.

Ironisnya, situasi tersebut justru berlangsung di tengah laju pertumbuhan ekonomi Malut yang tercatat sangat tinggi secara nasional. Pertumbuhan yang melonjak tajam ini belum sepenuhnya bersifat inklusif, karena manfaatnya belum terdistribusi secara merata dan belum menyentuh langsung kehidupan petani serta nelayan sebagai kelompok mayoritas masyarakat, sehingga kesenjangan antara angka makro ekonomi dan realitas kesejahteraan di tingkat akar rumput masih tampak jelas.

“Maluku Utara adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia. Di kuartal tiga, pertumbuhan ekonomi 39 persen, dan itu tidak inklusif,” papar Sherly, dihadapan pejabat dan ASN Pemprov.

Menurut Sherly Tjoanda, pertumbuhan ekonomi yang belum merata tersebut berakar pada ketidaksiapan petani dan nelayan lokal untuk menjadi penopang utama kebutuhan industri di daerah. Ketergantungan kawasan industri di Malut terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah menunjukkan lemahnya integrasi antara sektor produksi rakyat dan geliat industri, sehingga lonjakan ekonomi yang terjadi belum mampu mengalirkan manfaat secara langsung kepada masyarakat lokal yang seharusnya menjadi aktor utama pembangunan.

“Kenapa tidak inklusif? Karena seluruh kebutuhan makanan dari seluruh kawasan industri yang ada di Maluku Utara masih diambil dari luar Maluku Utara,” jelas Sherly.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait kesiapan petani dan nelayan dalam memproduksi bahan pangan lokal yang menjadi kebutuhan industri dan masyarakat. Sherly menekankan bahwa kondisi ini menuntut Dinas Perikanan dan Pertanian untuk bergerak lebih dari sekadar menjalankan pengadaan atau memberikan bantuan, melainkan memastikan setiap program berhasil dan menghasilkan output nyata. Hanya dengan langkah yang terukur dan berdampak langsung, kesejahteraan petani dan nelayan bisa tercapai secara sesungguhnya, mencerminkan manfaat nyata dari setiap kebijakan dan anggaran yang digelontorkan.

“Kenapa? Karena petani dan nelayan kita itu tidak kita siapkan untuk memproduksi bahan-bahan makanan tersebut. Untuk itu menjadi PR bagi Dinas Perikanan dan Pertanian untuk jangan hanya sekadar pengadaan dan hanya sekadar memberi. Pastikan mereka berhasil dan ada output sehingga petani dan nelayan bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya,” pungkasnya. (Jainal Adaran)