Presiden Prabowo Undang 1.200 Akademisi ke Istana, Bahas Apa?

Jakarta, MI – Presiden Prabowo Subianto mengundang sekitar 1.200 guru besar, dekan, dan rektor dari berbagai perguruan tinggi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk menyelaraskan pandangan dengan kalangan akademisi terkait kondisi nasional dan tantangan bangsa ke depan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari peran Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk berdiskusi langsung dengan para pakar lintas disiplin ilmu. 

"Ini bagian dari agenda Bapak Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan-pandangan Beliau," kata Prasetyo, Kamis (15/1/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah, selain target swasembada pangan dan energi. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) unggul merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kedaulatan bangsa.

"Karena memang kita pahami pendidikan adalah salah satu pondasi, dan faktor kunci. Jadi, selain kita mengejar dan bekerja keras mencapai swasembada pangan, swasembada energi, maka salah satu pondasi utamanya adalah sumber daya manusia," tuturnya.

Dalam diskusi yang digelar secara tertutup tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti krisis tenaga kesehatan di Indonesia. Pemerintah mencatat Indonesia masih kekurangan lebih dari 100 ribu dokter, sehingga diperlukan terobosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut.

"Misalnya, berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita, yang berdasarkan data, kita masih kekurangan hampir di atas 100.000. Nah, ini kan kita harus cari cara bagaimana untuk bisa mempercepat," ungkapnya.

Selain isu tenaga kesehatan, pemerintah juga tengah mengkaji skema untuk meringankan biaya pendidikan tinggi. Fokus kajian diarahkan pada pengurangan beban operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar kualitas pendidikan dapat meningkat tanpa memberatkan mahasiswa.

"Kita sedang menghitung dan berpikir bagaimana bisa mengurangi beban operasional di setiap perguruan tinggi negeri kita," ujarnya.

"Karena kita menyadari bahwa sesungguhnya amanat konstitusi kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, dan salah satunya melalui pendidikan di tingkat universitas," tambahnya.