Keputusan Dirjen Imigrasi Masih Tertahan di Meja Presiden

Jakarta, MI - Penunjukan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang menjadi posisi strategis di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) hingga kini masih menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun Kemenimipas telah menyerahkan tiga nama calon terpilih hasil seleksi terbuka, publik dan kalangan internal kementerian masih menanti siapa yang akan ditunjuk secara definitif.

Tiga nama yang diserahkan kepada Presiden pada Oktober 2025 adalah Brigjen Pol. Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaya. Yuldi Yusman saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi, Ibnu Ismoyo adalah Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenimipas, sedangkan Ahmad Purbaya berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Malut.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Silmy Karim, menjelaskan, proses seleksi calon Dirjen Imigrasi dilaksanakan sejak 22 Juli hingga 23 September 2025. Tahapannya meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi teknis, uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, wawancara, tes kesehatan, serta penilaian rekam jejak. 

“Tiga orang terpilih tersebut adalah peserta dengan akumulasi nilai tertinggi yang dinilai pada setiap tahapan seleksi. Jadi memang yang lolos adalah kandidat-kandidat terbaik,” ungkap Silmy Karim.

Seleksi terbuka ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1/Seskab/D-6/04/2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama dan JPT Madya di Kementerian/Provinsi/Lembaga, serta Surat Nomor R-230/M/SDK/PA.01.03/07/2025 tentang Pengisian JPT Madya di Lingkungan Kemenimipas. 

Panitia seleksi diketuai oleh Silmy Karim, dan anggota terdiri dari sejumlah pejabat tinggi dan akademisi, termasuk Sekretaris Jenderal Kemenimipas Asep Kurnia, Inspektur Jenderal Yan Sultra Indrajaya, Deputi di Kementerian Sekretariat Negara dan KemenPAN-RB, serta akademisi Harkistuti Harkrisnowo.

Silmy menekankan bahwa proses seleksi didasarkan pada asas transparansi, berbasis merit, terbuka, dan kompetitif. Menurut dia, jabatan Dirjen Imigrasi memiliki posisi strategis dan krusial, mengingat Ditjen Imigrasi berperan dalam mengatur dan mengawasi perlintasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta menjadi salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penting. 

“Proses seleksi Dirjen Imigrasi adalah bagian dari upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kami berharap pimpinan yang terpilih nantinya dapat membawa Ditjen Imigrasi semakin baik sehingga pengawasan orang asing dan pelayanan publik menjadi optimal,” jelas Silmy.

Meski demikian, sumber Monitorindonesia.com menyebut adanya intervensi dan upaya lobi dari pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi keputusan Presiden, walaupun nama-nama calon telah resmi diserahkan.

“Ini bukan sekadar soal nama, tetapi juga tentang menjaga marwah proses seleksi yang transparan dan berbasis merit,” ujar sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sumber itu menambahkan, semua pihak berharap agar keputusan Presiden Prabowo nantinya tetap mengacu pada tiga nama yang telah lolos seleksi, sehingga integritas proses tetap terjaga dan posisi strategis Dirjen Imigrasi ditempati oleh figur yang kompeten dan memiliki rekam jejak baik.

Kebutuhan akan kepemimpinan yang kompeten semakin mendesak jika melihat data volume perlintasan orang di Indonesia yang terus meningkat. Pada 2022 tercatat 19,4 juta perlintasan, meningkat menjadi 41,6 juta pada 2023, dan 46 juta pada 2024. Tahun ini hingga September 2025, tercatat 39,5 juta perlintasan, naik 10,79% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Selain itu, PNBP Ditjen Imigrasi juga menunjukkan tren naik, dari Rp1,4 triliun pada 2021 menjadi Rp7,7 triliun hingga September 2025, naik sekitar 17,8% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Sejarah jabatan ini juga menunjukkan pentingnya integritas dan kompetensi. Tokoh nasional yang dikenal berintegritas tinggi, seperti mantan Kapolri Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, pernah menjabat sebagai Dirjen Imigrasi dalam perjalanan kariernya. Hal ini menegaskan posisi strategis Dirjen Imigrasi dalam menjaga keamanan perbatasan, pelayanan publik, dan manajemen imigrasi yang profesional.

Hingga saat ini, keputusan Presiden Prabowo Subianto belum diumumkan secara resmi. Publik dan kalangan internal Kemenimipas menunggu dengan seksama siapa yang akan menempati posisi strategis ini, sekaligus menjadi momentum untuk menegakkan prinsip meritokrasi dan transparansi di lembaga negara. (Jainal Adaran)