Menhan Sebut TNI Tak Bisa Garda Depan Berantas Judi Online

Jakarta, MI - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa TNI, mendukung pemberantasan terhadap judi online (judol) walaupun tidak berada di garis depan, dalam penegakan hukum.

TNI, kata dia, merupakan alat pertahanan negara yang bakal mengikuti politik negara, sehingga TNI akan menjalankan tugasnya apa pun keputusan politik dari Pemerintah.

"Yang pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online," kata Sjafrie di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Sjafrie mengatakan, bahwa sokongan TNI terhadap pemberantasan judi daring (online) tidak berarti TNI seolah-olah, akan tampil ketika ada penindakan.

Ia memastikan, akan menyampaikan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, terkait dengan kebijakan pemberantasan judi daring.

Sementara itu, Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa institusinya akan menindak tegas, siapa pun anggota TNI yang terlibat maupun melindungi judi daring. Bahkan, anggota TNI yang terlibat pun akan dipecat.

"Kami tindak tegas, kami beri punishment," kata Agus Subiyanto.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher), meminta kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan institusi yang berada di bawah koordinasinya, untuk memberantas judi daring dengan cara pandang pertahanan negara.

Jika pemberantasan judol tidak serius, menurut dia, akan berdampak pada pelemahan bangsa. Pasalnya, mentalitas generasi mendatang akan hancur karena judi daring itu.

"Kami berharap sekarang dituntaskan begitu, cara pandangnya bukan digital lagi, bukan ekonomi lagi, tetapi lebih hebat dari itu dengan cara pandang pertahanan negara," kata Aher saat rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (25/11/2024).