Rano Karno Tanggapi Rencana Demo Buruh Tolak UMP DKI 2026

Jakarta, MI – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan diikuti ribuan buruh untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026.

Rano menegaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional buruh, namun ia mengingatkan bahwa terdapat mekanisme hukum dan dialog yang dapat ditempuh untuk menyampaikan keberatan.

“Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes? Itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa PTUN. Itu mekanisme biasa. Marilah kita duduk bersama,” kata Rano, Minggu (28/12/2025).

Rano menjelaskan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,7 juta tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Penentuan tersebut, kata dia, telah melalui proses pembahasan panjang bersama Dewan Pengupahan. 

“UMP itu keputusan dari Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu terdiri dari tripartit. Di situ ada pemerintah daerah, ada buruh, dan ada pengusaha,” tuturnya.

Rano menilai dinamika perbedaan pendapat dalam penetapan upah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia berharap semua pihak dapat menempuh jalan dialog untuk mencari solusi terbaik.

“Artinya ini realita yang terjadi di Jakarta, duduk bersama, kesepakatan terjadi. Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan itu sangat wajar, itu dinamika kehidupan. Karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di DKI Jakarta serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat. 

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa tersebut akan diikuti puluhan ribu buruh dan digelar selama dua hari, yakni Senin (29/12) dan Selasa (30/12) di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI. 

"Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta," kata Said, Minggu (28/12/2025).

Said menjelaskan bahwa terdapat tiga tuntutan utama dalam aksi kali ini. Yakni, penolakan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 yang dinilai tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL), lalu, penolakan terhadap penetapan UMSK se-Jawa Barat yang dinilai merugikan buruh.

Menurut Said, penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan daerah penyangga seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang yang menetapkan upah minimum sebesar Rp5,95 juta per bulan. 

"Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang," tuturnya.

Said menegaskan bahwa biaya sewa hunian di kawasan Jakarta seperti Sunter, Pulogadung, Daan Mogot, Sudirman, hingga Kuningan tidak bisa disamakan dengan wilayah penyangga seperti Cibarusah atau Babelan di Bekasi.

Selain itu, penetapan UMP DKI Jakarta 2026 juga dinilai lebih rendah dari hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan survei tersebut, KHL pekerja di Jakarta tercatat mencapai Rp5,89 juta per bulan.

Berdasarkan kondisi tersebut, KSPI menuntut agar:

• UMP DKI Jakarta 2026 direvisi menjadi Rp5,89 juta per bulan sebagai mana hasil survei KHL yang dilakukan oleh BPS. 
• UMSP DKI Jakarta 2026 dinaikkan 2–5 persen di atas KHL,bukan dihitung dari UMP atau UMSP lama.
• Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh rekomendasi UMSK dari bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk tahun 2026.

Selain aksi demonstrasi, KSPI juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan UMSK Jawa Barat. KSPI juga tengah mengkaji gugatan serupa di sejumlah provinsi lain.