Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan: Kelas Menengah Menyusut, Rakyat Rentan Miskin Bertambah

Jakarta, MI — Klaim pemerintah soal keberhasilan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi kembali dipertanyakan. Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,77 persen pada 2021–2024 dan di atas 5 persen pada 2022–2024, data resmi justru menunjukkan memburuknya kesejahteraan masyarakat.

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, menilai Indonesia tengah menghadapi paradoks serius antara pertumbuhan ekonomi dan realitas sosial.

“Dalam teori ekonomi mana pun, pertumbuhan yang sehat seharusnya memperluas kelas menengah dan mengurangi jumlah masyarakat rentan miskin. Tetapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya,” kata Anthony kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (17/1/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2019–2024 jumlah penduduk kelas menengah menyusut hingga 9,48 juta orang. Pada saat yang sama, jumlah penduduk rentan miskin justru melonjak sebesar 12,7 juta orang.

“Ini bukan anomali kecil. Ini bukti kuat bahwa kita mengalami pertumbuhan ekonomi tanpa kesejahteraan—jika pertumbuhan itu memang benar-benar terjadi,” tegas Anthony.

Ia menilai klaim pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen pada 2021–2024 patut dicurigai. Menurutnya, secara statistik dan empiris, hampir mustahil pertumbuhan setinggi itu terjadi bersamaan dengan kemerosotan kesejahteraan yang begitu masif.

“Kalau ekonomi benar-benar tumbuh 5 persen, sangat sulit diterima akal sehat bahwa kelas menengah bisa menyusut hampir 10 juta orang dan kelompok rentan miskin justru bertambah belasan juta,” ujarnya.

Kecurigaan tersebut, lanjut Anthony, diperkuat oleh membengkaknya angka diskrepansi statistik pada 2022 dan 2023 yang mencapai sekitar Rp1.171 triliun. Nilai tersebut hampir mendekati total konsumsi pemerintah yang sekitar Rp1.500 triliun.

“Diskrepansi statistik seharusnya kecil dan tidak signifikan. Tapi ketika angkanya membengkak sedemikian besar, maka validitas data pertumbuhan ekonomi menjadi sangat diragukan,” katanya.

Menurut Anthony, kondisi tersebut membuat data pertumbuhan ekonomi resmi sulit dipercaya sepenuhnya. “Ini mengindikasikan adanya ilusi statistik dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Yang lebih mencengangkan, kata dia, di tengah kemerosotan kesejahteraan mayoritas masyarakat, kelompok kelas atas justru bertambah sekitar 0,02 persen atau lebih dari 56.000 orang.

“Ini menunjukkan kebijakan ekonomi selama pandemi dan pascapandemi bersifat asimetris dan elitis. Negara hadir melindungi kelompok atas, sementara kelas menengah dan masyarakat bawah tergerus,” katanya.

Anthony menilai arah kebijakan strategis seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga pelemahan institusional terhadap KPK mencerminkan keberpihakan tersebut.

“Ketika hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan, kecuali kelompok elite, maka klaim pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak bisa lagi diterima begitu saja,” tegasnya.

Ia menambahkan, data deflator Produk Domestik Bruto (PDB) triwulanan juga menguatkan dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi riil berada di bawah klaim resmi.

“Indonesia hari ini tidak hanya menghadapi ketimpangan ekonomi yang makin tajam, tetapi juga krisis kredibilitas data,” pungkas Anthony. “Tanpa data yang akurat dan jujur, kebijakan ekonomi hanya dibangun di atas fatamorgana statistik, bukan realitas kesejahteraan rakyat.”