Prabowo Wacanakan Pemberian 10 Persen Saham Freeport untuk Masyarakat Papua

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemberian 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada masyarakat Papua.

Wacana itu diungkapkan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP), Velix Wanggai, usai menghadiri pengarahan Kepala Daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Ada arahan dari Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport. Terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bicarakan antara Gubernur-Gubernur di tanah Papua, dan ini masih dalam kerangka anggaran," ujar Velix kepada awak media.

Meski demikian, Velix menegaskan bahwa rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam pengarahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo. 

"Ini masih masih dibahas oleh nanti difasilitasi oleh Mendagri dan Menteri ESDM ya," katanya. 

Sebagai informasi, sejak divestasi besar PT Freeport Indonesia pada 2018, sebanyak 51 persen saham perusahaan tersebut resmi dikuasai oleh BUMN, sehingga Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas. Dari porsi 51 persen tersebut, Kementerian BUMN telah menyepakati alokasi 10 persen saham untuk pemerintah daerah di Papua melalui badan usaha milik daerah (BUMD).

Saat itu, disepakati jatah 10 persen saham Freeport akan dibagi lagi dengan rincian 7 persen saham dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, dan 3 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Fakhiri yang juga hadir dalam pengarahan oleh Presiden Prabowo itu menegaskan jika semua gubernur di tanah Papua akan berembuk secara internal terkait pembagian saham dan dividen PT Freeport.

Ia menyampaikan bahwa hasil dari kepemilikan saham dan dividen Freeport harusnya bisa dinikmati oleh semua provinsi yang lahir di Papua. Bukan hanya satu provinsi atau kabupaten tertentu saja.

"Divestasi kami akan membicarakan ke dalam, walaupun kemarin kami sudah bicara dengan Gubernur Papua Tengah, tetapi kami bersepakat bahwa apa yang dihasilkan Papua ini harus untuk semua provinsi yang sudah lahir di Papua," ucap Mathius.

Mathius juga memastikan setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo, pihaknya akan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Papua Divestasi Mandiri, badan usaha milik daerah (BUMD) Papua. Hasil dari RUPS tersebut nantinya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi," pungkasnya.