Prabowo Minta Pembangunan Hunian Sementara, Sebut HGU Boleh Dicabut

Jakarta, MI - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). 

Dalam arahannya, Prabowo memerintahkan agar dapat mencabut atau mengurangi hak guna usaha (HGU) jika dibutuhkan.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prabowo menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, yang menyebut bahwa ketersediaan lahan dari pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam realisasi pembangunan hunian sementara.

"Karena memang pembagian tugasnya, kepala daerah harus menyiapkan lahan, pemerintah pusat yang membangun, Bapak Presiden. Nah lahan ini kadang-kadang yang agak bermasalah, lama," ujar Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, yang disiarkan langsung dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Senin (8/12/2025).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara. Ia menilai perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemda.

"Saya kira, saya kira lahannya harusnya ada lah. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Pemerintah pusat semua K/L (kementerian atau lembaga) dan terutama ATR ya, [Kementerian] Kehutanan, ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) ya, dicek semua, kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi ya," jelas Prabowo.

"Ini kepentingan rakyat nih. Lebih penting, lahan harus ada," sambungnya. 

Di sisi lain, Suharyanto menyampaikan bahwa huntara akan dibangun dengan tipe 36 seluas 8x5 meter, serta harganya sekitar Rp30 juta per unit. Huntara ini bisa dibangun dalam kurun waktu 6 bulan.

"Luasnya tipe 36 Bapak Presiden, 8x5 Bapak Presiden. Jadi, daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Bapak Presiden. Harga sekitar 30 juta [rupiah] Bapak Presiden, 1 hunian huntara," tutur Suharyanto.

Ia menjelaskan, huntara nantinya akan dilengkapi fasilitas kamar mandi dan WC. Ia juga mengusulkan agar huntara hanya digunakan tidak lebih dari 1 tahun atau maksimal setahun, sebelum penghuninya bakal dipindahkan ke hunian tetap (huntap), tetapi bisa lebih lama jika terdapat hambatan dalam penyediaan lahan untuk huntap.

Suharyanto menambahkan, pembangunan huntara sebaiknya dilakukan oleh Satgas TNI-Polri karena mereka memiliki pengalaman serupa, seperti saat menangani relokasi di Gunung Lewotobi.

"Seperti di Gunung Lewatobi Bapak Presiden, Satgas Kodam IX/Udayana itu memindahkan 8.000 KK (kepala keluarga) di Gunung Lewatobi, sekarang sudah masuk ke huntara semua, tidak sampai 6 bulan-1 tahun Bapak Presiden, bisa," kata Suharyanto.

Menanggapi hal itu, Prabowo mendorong agar pembangunan huntara di tiga provinsi di Sumatera dapat dipercepat. "Kalau bisa lebih cepet dari 6 bulan," ujarnya.

Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya juga menyiapkan alternatif bentuk huntara berupa barak. Opsi ini dapat digunakan apabila lahan yang tersedia bagi warga terdampak sangat terbatas atau tidak mencukupi.

"Tapi kalo memang enggak ada [lahan], daripada mereka lama tinggal di tenda, ini kami gunakan ini model barak untuk menampung para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda tersebut Bapak Presiden," pungkas Suharyanto.