PDIP Bakal Tulis Sejarah Tandingi Versi Kemenbud
Jakarta, MI - Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, bahwa PDI Perjuangan (PDIP) juga akan menulis ulang sejarah guna menandingi versi penulisan sejarah, yang kini sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan.
Hal tersebut disampaikan Bambang, merespons kontroversi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998. Menurut dia, penulisan ulang sejarah, bakal selalu dicampuri dengan subjektivitas.
"Yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI perjuangan juga akan menulis sejarah," kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Dia pun meminta agar pemerintah saat ini, kembali membaca pernyataan Presiden BJ Habibie, terkait kasus pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998. Menurut dia, Habibie merupakan Presiden de jure yang ada pada saat itu.
Fadli Zon, lanjut Bambang, memiliki subjektivitas dan akan mengambil cara yang berbeda, dalam mengamati kasus 1998 itu.
Bambang pun tidak ingin terkesan ngotot terhadap pernyataan Fadli tersebut, tetapi hal itu akan dibuktikan dengan fakta.
"Jadi kalau hanya ngotot-ngotot, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri, kan begitu aja," ungkapnya.
Di sisi lain, dia pun menilai bahwa unsur subjektivitas memang biasa muncul dalam penulisan sejarah, sesuai budaya ketimuran. Pasalnya, dia menilai bahwa budaya negara-negara timur kerap mengedepankan perasaan.
"Apakah kalau Pak Pacul yang nulis? Sama saja aku juga punya subjektivitas, gitu loh," tandasnya.
Topik:
PDIP Sejarah Versi Kemenbud Fadli ZonBerita Sebelumnya
DPR Akan Bahas Pernyataan Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Tragedi 1998
Berita Selanjutnya
DPR Ingatkan Penyelesaian Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut Perlu Kehati-hatian
Berita Terkait
Dewi Juliani: Praktik Parkir Lepas Tanggung Jawab, Langgar Perlindungan Konsumen dan Berpotensi Pemerasan di KUHP Baru
20 Januari 2026 19:52 WIB
Politisi PDIP: Presiden Prabowo Hanya Lempar Wacana Soal Pilkada Melalui DPRD
19 Januari 2026 17:17 WIB
KPK Dituding Tak Netral, PDIP Sebut Kasus Suap Bekasi Sarat Agenda Politik
17 Januari 2026 22:25 WIB