Sherly Tjoanda Fokuskan Pengendalian Inflasi Berbasis Solusi Nyata

Ternate, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda memimpin rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama 10 kepala daerah kabupaten/kota. Agenda strategis ini digelar sebagai upaya menyatukan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga menjelang bulan suci Ramadan.

Gegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Malut Samsuddin Abdul Kadir, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta anggota TPID dan TP2DD, pada Jumat (13/2) di Hotel Bela, Ternate.

Dalam arahannya, Sherly menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus berfokus pada hasil konkret yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri.

Berdasarkan data pada bulan Januari hingga Februari 2026, Maluku Utara mencatat inflasi sebesar 1,48 persen dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 8,79 persen. 

Capaian tersebut menempatkan Maluku Utara sebagai daerah dengan inflasi tertinggi secara nasional, komoditas ikan segar, bawang merah, daging ayam, beras, dan telur ayam menjadi pendorong utama kenaikan harga akibat cuaca ekstrem serta tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Ia menegaskan bahwa inflasi bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat, ia menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait agar tidak hanya menjalankan rutinitas program, tetapi mampu menghadirkan dan mengimplementasikan solusi nyata serta terukur dalam waktu singkat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi soal kesejahteraan rakyat, saya instruksikan seluruh OPD terkait tidak sekadar menjalankan rutinitas, tetapi mengimplementasikan solusi nyata untuk menjaga stabilitas harga dalam waktu cepat,” tegas Sherly.

Sebagai langkah mitigasi dampak cuaca ekstrem terhadap ketersediaan ikan, Pemprov Malut mengoptimalkan cold storage dengan perbaikan fasilitas berkapasitas 100 ton serta penambahan kapasitas 100 ton pada 2026. Selain itu, Gubernur juga melarang penjualan stok ikan ke luar daerah saat musim ombak guna menjaga stabilitas harga di dalam daerah.

Di sektor pertanian, ia menginstruksikan Dinas Pertanian agar menghidupkan kembali sentra bawang merah di Topo, Kota Tidore, Pemprov Malut juga merencanakan pembangunan pabrik peternakan di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur untuk mendorong swasembada daging ayam dan telur.

Selain itu, pemerintah daerah menargetkan pembangunan 30 titik Kampung Nelayan Merah Putih serta penambahan kuota BBM melalui SPBUN guna menekan biaya operasional nelayan.

Dalam rangka menyambut Ramadan, Pemprov Malut bersinergi dengan Perwakilan Bank Indonesia Malut dan Badan Pangan Nasional melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang terintegrasi dengan paket pangan senilai Rp200.000 dan dijual kepada masyarakat seharga Rp50.000 selama Safari Ramadan.

Program Kios Sigap Pangan (KSP) juga akan dilaksanakan minimal delapan kali dalam sebulan sebagai penyeimbang harga di pasar-pasar utama. Pemprov Malut turut menyiapkan subsidi ongkos angkut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai mandat Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Sherly Tjoanda menekankan pentingnya kolaborasi 10 kepala daerah dalam pengendalian inflasi di Maluku Utara. Dengan kondisi cuaca yang mulai membaik dan stok yang terjaga, ia berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan harga pangan yang lebih terjangkau.

“Pengendalian inflasi adalah kerja kolektif. Dengan cuaca yang mulai membaik dan stok yang terjaga, kita harap umat Muslim dapat menjalankan puasa dengan harga pangan yang lebih ekonomis,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malut, Handi Susila, merekomendasikan perluasan Gerakan Pangan Murah di 10 kabupaten/kota serta pengawasan ketat distribusi bahan pokok dan energi bersama Tim Saber Pangan.