BKPSDM Cirebon Ungkap Dugaan Manipulasi Absensi Digital ASN

Cirebon, MI - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam penggunaan sistem absensi digital yang melibatkan ribuan aparatur sipil negara (ASN). Temuan ini mencuat setelah BKPSDM menemukan sejumlah kejanggalan.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sarry Rumbino Rumakito menjelaskan, sistem mendeteksi pola lokasi yang tidak wajar. Pola ini mengindikasikan adanya upaya sengaja untuk mengelabui sistem absensi berbasis GPS.  

“Beberapa titik koordinat muncul berulang, bahkan digunakan oleh banyak pegawai yang berbeda. Secara teknis, itu tidak mungkin terjadi secara alami,” katanya, dikutip Jumat (6/2/2026).

Ia mengungkapkan, hasil evaluasi menunjukkan sebanyak 1.329 ASN terindikasi menggunakan aplikasi pemalsu titik koordinat atau fake GPS untuk memanipulasi lokasi kehadiran. 

Temuan terbanyak berasal dari Dinas Pendidikan dengan 696 ASN, disusul Dinas Kesehatan sebanyak 364 ASN, sementara sisanya tersebar di sejumlah SKPD dan kecamatan. 

Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno, menambahkan bahwa penggunaan koordinat identik bukanlah kejadian tunggal.  

“Ada satu titik yang tercatat dipakai lebih dari lima orang. Ini menjadi indikasi kuat adanya manipulasi,” ujar Ade.  

BKPSDM belum serta-merta menjatuhkan sanksi disiplin. Saat ini, langkah awal yang ditempuh dengan pembinaan melalui pimpinan masing-masing instansi. 

Ade menegaskan, absensi yang dimanipulasi tidak akan diakui sebagai kehadiran resmi. Apabila akumulasi ketidakhadiran melampaui batas, ASN bersangkutan bisa menghadapi konsekuensi berat.  

“Apabila total ketidakhadiran mencapai lebih dari 29 hari, sanksinya bisa sampai pemberhentian,” imbuhnya.  

Ke depan, BKPSDM juga berencana memperketat pengawasan sistem absensi digital agar celah manipulasi semakin tertutup. Langkah ini diambil untuk menegakkan disiplin aparatur sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan.