Cuaca Buruk Picu Penumpukan Kapal, KKP Tata Ulang PPN Muara Angke

Jakarta, MI - Kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta, menjadi perhatian serius pemerintah. Aktivitas tambat labuh yang semakin padat dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran sekaligus kelancaran operasional pelabuhan. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata lalu lintas kapal di kawasan tersebut.

Sejak awal 2026, KKP telah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap kapal-kapal perikanan yang beroperasi di PPN Muara Angke. Langkah ini dilakukan untuk memastikan status perizinan kapal, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak beroperasi, sehingga pelayanan kepelabuhanan tetap berjalan optimal serta keselamatan pelayaran dapat terjaga.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa identifikasi dilakukan bersamaan dengan pemetaan alur keluar-masuk pelabuhan. Upaya ini bertujuan mempermudah akses nelayan menuju maupun kembali dari daerah penangkapan ikan (fishing ground).

“Sejak awal tahun 2026, petugas kami bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda DKI Jakarta telah mengidentifikasi kondisi kapal perikanan untuk mengetahui mana yang berizin aktif dan nonaktif. Selain itu, kami juga memetakan alur pelayaran agar akses nelayan semakin lancar,” ujar Lotharia, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Proses identifikasi melibatkan syahbandar pelabuhan perikanan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola PPN Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta, serta sejumlah petugas terkait lainnya.

Menurut Lotharia, kepadatan kapal di Muara Angke tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada efisiensi operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran. Kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan juga membuat banyak kapal memilih menunda melaut, sehingga jumlah kapal yang bersandar semakin meningkat.

“Saat ini banyak kapal belum berani melaut akibat cuaca buruk. Prinsip utama kami adalah memastikan keselamatan pelayaran tetap terjaga, sekaligus menjaga aktivitas perikanan tangkap agar tetap berjalan. Karena itu, kapal-kapal yang menumpuk harus ditata dengan baik,” jelasnya.

Sebagai bagian dari penataan, KKP bersama pemangku kepentingan terkait melakukan koordinasi intensif dengan pemilik kapal. Sejumlah kapal diarahkan untuk melakukan tambat labuh di sekitar dermaga PPN Muara Angke dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

“Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Kerja sama semua pihak, termasuk pemilik kapal, sangat dibutuhkan agar penataan berjalan tertib dan berkelanjutan,” tegas Lotharia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi kepelabuhanan di PPN Muara Angke. Dengan langkah tersebut, diharapkan aktivitas pelabuhan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan mampu mendukung produktivitas sektor perikanan tangkap nasional.