Indonesia Swasembada Beras 2025, DPR Ingatkan Ancaman Krisis Iklim dan Hama

Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, mengapresiasi keberhasilan pemerintah mewujudkan swasembada beras nasional pada 2025. Indonesia tercatat tidak melakukan impor dan bahkan mencatatkan surplus produksi beras.

Meski demikian, Rina mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak boleh hanya dinilai dari capaian satu tahun semata. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas produksi dalam jangka panjang, terutama di tengah ancaman krisis iklim dan serangan hama.

“Capaian ini tentu patut diapresiasi. Indonesia tidak melakukan impor pada 2025. Namun, ketahanan pangan tidak bisa dilihat hanya dalam satu tahun. Kita harus memastikan produksi ini stabil menghadapi tantangan krisis iklim dan serangan hama di masa depan,” ujar Rina Saadah dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Berdasarkan data terkini, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di angka 31,19 juta ton. Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus sekitar 3,5 juta ton yang dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Namun, menurut Rina, tingginya angka produksi harus sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Ia menyoroti pentingnya stabilisasi harga gabah di tingkat petani serta optimalisasi penyerapan hasil panen agar distribusi beras dapat merata di seluruh daerah.

Terkait wacana ekspor beras akibat surplus produksi, legislator asal Jawa Barat ini meminta pemerintah bersikap hati-hati. Ia menegaskan, cadangan pangan nasional harus benar-benar aman sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor.

“Jika ekspor dilakukan, pastikan petani mendapatkan harga yang lebih baik dan menguntungkan, bukan hanya pedagang. Jangan sampai semangat ekspor justru mengorbankan kepentingan petani dan ketahanan pangan dalam negeri,” tegasnya.

Dalam kunjungan ke daerah pemilihan, Rina juga mencatat masih banyak persoalan infrastruktur yang perlu segera dibenahi, terutama pembangunan jalan usaha tani untuk menekan biaya operasional petani. Selain itu, ia mengkritisi distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang selama ini dinilai belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik lahan di tiap daerah.

“Indonesia sangat beragam. Lahan di Jawa Barat berbeda dengan wilayah lain, sehingga jenis alsintan tidak bisa disamaratakan. Pendekatannya tidak boleh satu model untuk semua wilayah,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Rina memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal anggaran sektor pertanian agar benar-benar berorientasi pada hasil nyata. Ia mendorong agar seluruh program pemerintah berdampak langsung bagi petani, mulai dari harga gabah yang layak hingga penyerapan oleh Bulog yang tepat waktu.