Anggaran Otorita IKN 2026 Rp6 Triliun, Satker Khusus Disiapkan

Jakarta, MI - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 sebesar Rp6 triliun. Seiring dengan penetapan anggaran tersebut, OIKN juga resmi melantik dan menetapkan para pejabat perbendaharaan di lingkungan satuan kerja Otorita IKN.

Pelantikan tersebut meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran. 

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, besarnya alokasi anggaran yang telah ditetapkan harus diimbangi dengan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaannya.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Agar betul-betul dimaknai amanah ini dan hindarkan diri dari conflict of interest dalam setiap pengambilan keputusan," kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026). 

Pada kesempatan tersebut, seluruh pejabat perbendaharaan yang dilantik turut menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. 

Dengan telah ditetapkannya DIPA serta lengkapnya struktur pengelola anggaran, Otorita IKN menyatakan optimisme bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2026 dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia.

Untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan 6 kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, 5 pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan 3 bendahara pengeluaran.