Tanggapan JK Soal Polemik 4 Pulau di Wilayah Aceh Kini Masuk Sumut

Jakarta, MI- Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan tanggapan atas penyataan Gubernu Sumatra Utara Bobby Naution yang mengajak Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk berkolaborasi mengelola 4 pulau yang kini tengah menjadi polemik. 

Jusuf kalla mengatakan bahwa tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama oleh dua provinsi. Ia mengatakan tidak mungkin satu daerah memiliki dua bupati dan masuk kedalam dua provinsi yang berbeda. 

"Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, masa dua bupatinya. Masa dua, bayar pajaknya ke mana?" kata JK, Jumat (13/6/2025).

JK menyebut bahwa keemlat pulau itu memang merupakan bagian dari wilayah Aceh Singkil. dengan masuknya pulau tersebut menjadi bagian Sumut pada saat ini, JK mengingatkan pemerintah dengan perjanjian Helsinki tahun 2005.

"Itu pulaunya tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat," tuturnya.

JK berharap permasalahan kepemilikan empat pulau tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi kehidupan bangsa dan tanah air. 

"Jadi, saya kira, saya yakin ini agar diselesaikan. Agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ. Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada gas. Mungkin saja beberapa hari ada, tapi hari ini tidak ada," harapnya.

Lebih lanjut, JK menjelaskan bahwa keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau tersebut menjadi bagian Sumut tidak dapat merubah Undang-Undang No 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. 

"Keputusan Menteri tidak bisa merubah undang-undang. Walaupun undang-undangnya tidak menyebut pulau itu, tapi historically," ujarnya.