Komisi VIII DPR Minta BNPB Tak Lakukan Kesalahan dalam Penyaluran Bantuan ke BPBD

Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII DPR RI, Inna Ammania, mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapati Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan alat bantuan kepada salah satu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tidak tepat sasaran. 

Pasalnya kata dia, BPBD yang bersangkutan tak merasa memerlukan alat bantuan tersebut, namun tetap dikirimkan oleh BNPB. 

"Saya pernah temui bahwa BNPB sudah meminta anggaran kepada DPR untuk logistik setiap daerah. Ada daerah-daerah yang tidak memerlukan barang tersebut, tapi dikirim," kata Inna, kepada wartawan dikutip, Jumat (13/9/2024).

Padahal kata Inna, kedua lembaga itu tidak memiliki jalur koordinasi vertikal, dan juga memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama, sehingga kedudukan keduanya pun setara.

Hanya saja kata dia, BNPB bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara BPBD berada dalam koordinasi dengan kepala daerah di teritorinya.

Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan itu meminta BNPB sebagai mitra kerja dari Komisi VIII DPR agar lebih teliti lagi dalam memberikan bantuan alat yang tepat guna berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. 

"Jangan sampai meminta anggaran kepada DPR, tapi barang yang dikirim tidak sesuai dengan daerah tersebut. Harusnya tepat guna, tepat sasaran efektivitas dalam penggunaan logistik itu," kata dia.

Sebagai informasi, BNPB adalah lembaga tingkat yang menjadi garda terdepan soal pencegahan hingga penanganan bencana di Indonesia. Dalam tugasnya, BNPB kerap bersinggungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing daerah, baik di level provinsi, maupun kabupaten/kota.