Alasan Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara: Pulau Jawa Bebannya Terlalu Berat!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 22 Juni 2022 19:25 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kata Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota sebenarnya sudah lama tercetus, bahkan ide pemindahan ibu kota itu selalu muncul di setiap kepemimpinan presiden karena beban Pulau Jawa dinilai sudah terlalu berat. "Karena apa? memang logikanya, itung-itungannya memang harus pindah. Yang pertama, Pulau Jawa itu bebannya terlalu berat. Satu dari sisi populasi, 56 persen populasi Indonesia, 270 juta, itu ada di Pulau Jawa, 56 persen. 149 juta ada di Jawa, di Pulau Jawa. Padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Satu pulau diisi 56 persen dari penduduk kita sehingga bebannya Jawa ini berat sekali," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan di pembukaan Kongres PMKRI, seperti dikutip Monitor Indonesia.com, Rabu (22/6). Kemudian ekonomi selama ini terlalu tersentralisasi di Pulau Jawa. Untuk itu, Jokowi ingin ekonomi merata di seluruh Indonesia. "Kemudian dari sisi ekonomi, PDB ekonomi, GDP ekonomi. 58 persen itu ada di Jawa. Terus yang rakyat kita yang ada di luar Jawa itu, yang berada di 17 ribu pulau itu, dibagi berapa persen. Ini yang sering saya sampaikan, ini adalah pemerataan ekonomi. Dan yang paling penting memang kita ingin Indonesia-sentris bukan Jawa-sentris," imbuh Jokowi. Dikutip dari ikn.go.id, pembangunan Ibu Kota Negara Baru didesain sesuai dengan kondisi alam • Lebih dari 75% kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN •100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit •100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian Bhinneka Tunggal Ika • 100% integrasi seluru penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang • 100% warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit • 100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses • 80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif • 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum • <50 Menit koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada 2030 Rendah Emisi Karbon •Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN •60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045 •Net Zero Emissions di IKN pada 2045 Sirkuler dan Tangguh •10% dari lahan seluas Kawasan Pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan •60% daur ulang semua timbulan sampah di 2045 • 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035 Aman dan Terjangkau • 10 Kota terbaik menurut Global Liveablity Index pada 2045 • Semua permukiman di Kawasan Pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045 • Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana Kenyamanan dan Efisiensi Melalui Teknologi • Memperoleh peringkat Very High dalam perangkat e-Gov Development Index oleh PBB 100% Konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis Lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital Peluang Ekonomi untuk Semua •0% Kemiskinan di IKN pada 2035 •PDB per kapita negara berpendapatan tinggi •Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045 [Ode]

Topik:

Jokowi IKN

Berita Sebelumnya

DPR Ungkap Lemahnya Perlindungan Tenaga Kerja Akibat Minimnya Tenaga Pengawas

Berita Selanjutnya

Sejarah Awal Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair

Berita Terkait

Hukum
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Kubu Jokowi Siap Hadiri Gelar Perkara Khusus Tudingan Ijazah Palsu di Polda Metro Jaya

14 Desember 2025 17:27 WIB

Ekonomi
Menkeu Purbaya dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Repro)

Dulu Dibanggakan Jokowi, Menkeu Purbaya Ungkap UU Cipta Kerja Bikin Negara Rugi Rp25 Triliun Per Tahun

11 Desember 2025 20:53 WIB

Hukum
Jokowi (Foto: Istimewa)

Terkuak, Ternyata Kasasi Jokowi soal Kerusakan Hutan Pernah Ditolak MA, Tapi...

8 Desember 2025 10:37 WIB

Hukum
Sidang sengketa informasi terkait dokumen akademik Joko Widodo kembali berlangsung di Komisi Informasi Pusat. Hakim menegur perwakilan Universitas Gadjah Mada karena dinilai tidak mengikuti perintah majelis, Kamis (4/12/2025).

Uji Konsekuensi Dokumen KKN Jokowi Tak Sesuai, Hakim KIP Tegur UGM

4 Desember 2025 16:34 WIB

Nasional
Indonesia Kehilangan 10,5 Juta Hektare Hutan Primer (Foto: Tangkapan Layar)

Krisis Hutan Indonesia: 10,5 Juta Hektare Hilang dalam 20 Tahun

4 Desember 2025 13:01 WIB

Nasional
Spanduk PT IMIP menyambut kedatangan Jokowi yang saat itu menjabat presiden (Foto: Dok MI)

Jokowi Disebut Cuci Tangan di Polemik Bandara "Setan" IMIP

2 Desember 2025 01:18 WIB