Kebakaran Terra Drone Disebut Intimidasi untuk Musnahkan Dokumentasi Pemetaan Lahan Sawit di Sumatera

Jakarta, MI - Kebakaran gedung Terra Drone menjadi sorotan tajam setelah kebakaran 10 Desember 2025 menciptakan salah satu tragedi industri paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat menegaskan bahwa bangunan tersebut dibangun tanpa mengikuti aturan keselamatan dasar. Struktur yang hanya memiliki satu akses keluar–masuk, tangga sempit, dan ketiadaan pintu darurat membuat gedung itu menjadi perangkap. “Ini gedung yang dibangun tanpa aturan,” katanya.

Dalam penyelidikan awal kasus kebakaran yang menelan 22 korban jiwa itu, menduga api berasal dari ruang penyimpanan baterai litium—komponen utama armada drone Terra Drone. 

Namun di tengah penyelidikan itu, jejak perusahaan ini di sektor agrikultur ini pun mencuat. Bahwa, sebelum tragedi menelan 22 korban jiwa itu, Terra Drone sempat dikenal luas sebagai salah satu pionir teknologi udara untuk perkebunan sawit di Sumatera—area yang selama ini menjadi jantung produksi CPO Indonesia.

Bertahun-tahun sebelum insiden maut itu, Terra Drone Indonesia melalui unit Terra Agri aktif memetakan ribuan hektare kebun sawit di berbagai provinsi Sumatera.

Mereka menyediakan pemetaan beresolusi tinggi, sensus pohon, serta survei kondisi lahan yang dipakai perusahaan-perusahaan besar untuk perencanaan tanam–tebang, prediksi panen, hingga deteksi hama.

Kini Terra Drone masuk ke daftar pemain penting dalam implementasi precision agriculture di Indonesia. “Drone memberi gambaran detail kondisi kebun sawit yang tidak bisa dicapai oleh inspeksi manual,” tulis keterangan perusahaan.

Apakah ada kaitan dengan banjir Sumatera?

Kebakaran Terra Drone disebut-sebut sebagai bagian daripada dugaan intimidasi oleh pihak tertentu untuk menghilangkan dokumentasi soal pemetaan lahan sawit di Sumatera. 

Pasalnya, di balik bencana Sumatera, ada warisan Terra Drone sebagai pionir revolusi agrikultur presisi di jantung perkebunan sawit. Sementara rekam jejak pembukaan lahan sawit terus disorot di balik bencana yang memakan korban ratusan jiwa.

Kaitan antara kebakaran Terra Drone dengan bencana Sumatera ini pun riuh diperbincangkan di media sosial (medsos) TikTok, "kyk terra drone lagi diintimidasi sama pihak tertentu buat musnahin dokumennya," tulis akun @ijat***.

"iya pasti lah gaya mainnya udah kebaca," sahut @danny.

"kini RAKYAT SEMAKIN TAU. ...trnyta Ada Kaitan nya Dg SAWIT...OMG Ko Tega GTU ya...Para Pejabat kita," kata @Ams***.

"tebak siapa dalangnya tidak jaug dengan yang terjadi dibeberapa tempat," kata @Ontay***.

"makanya smpe Mendagri Tito Karnavian lngsng konprensi press, pdhl kasus kebakaran kejaksaan agung dia anteng² aja," kata @idzho83.

"Motif nya kek jaman orba , saat sidang kasus korupsi soeharto bnyak kantor2 dibakar menghilangkan bukti dan saksi," kata @Fransiskasari

"anehnya kok pemprov dki mw memberi santunan terhadap korban ya? apa jangan jangan pemprov dapt tekanan krna ini menyangkut hal besar yg sedang di tutupi pusat?," sahut @mhd nizam.

"Apa sengaja di bakar ya ? biar ga ketauan siapa dalang mafia Sawit nya yang buat banjir di Sumatera," ujar @chika.

"sekelas mereka nyimpen file2 pasti di could," kata @Akbar Firmansyah Munarfa.

"gak lama lagi persoalan ini akan dingin, karna data dan fakta sdh hangus. akan ada pengalihan issue. memang sdh akut stadium akhir negara ini," kata @vienDmart.

"astagfirullah ada aje yeh sangkut pautnya sm kejahatan," kata @wangs.

"betul juga...masa baterai konslet bisa sedahsyat itu," kata @MAJU MAPAN.

"pasti di Terra drone ada backup data hasil petaan. cuma kejadian kebakaran itu sepertinya sabotasi klasik," ke inget kantor kejaksaan di area Blok M. oleh si Sambo cs skrng siapa pemain nya," kata @meziko.

Sementara akun @Fransiskasari menilain motif ini mirip dengan kasus dugaan korupsi menyeret Soeharto. "Motif nya kek jaman orba , saat sidang kasus korupsi soeharto bnyak kantor2 dibakar menghilangkan bukti dan saksi," katanya.

Apa sebab bencana Sumatera?

Penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera sangat penting diurai agar pemerintah bisa mengambil langkah tepat untuk mencegah bencana terulang. 

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi salah satu faktor pemicu. 

Namun di luar itu, ada aspek manusia atau keberadaan industri yang juga menjadi faktor penting. "Faktor inilah yang harus ditelusuri agar ketemu akar penyebabnya," jelasnya dikutip pada Kamis (11/12/2025). 

Menurutnya, khusus di Sumatera Utara, ada tiga klaster industri yang banyak disebut menjadi penyebab banjir dan longsor, yakni industri kelapa sawit, tambang, dan kertas. Menurut berbagai data dan temuan di lapangan, industri kelapa sawit mencakup konsesi paling luas, mencapai 2,018 juta hektare. 

“Angka ini baru yang tercatat secara resmi, di luar itu masih ada kebun sawit ilegal yang ditengarai sering melakukan land clearing atau pembukaan lahan dengan membabat hutan secara serampangan,” jelasnya. 

Salah satu yang terkuak adalah aksi PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR) yang oleh Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu disebut melakukan penanaman sawit ilegal di wilayah hutan seluas 451 hektar.

"Penguasaan lahan secara ilegal seperti yang dilakukan PT SGSR ini harus diusut tuntas dan diproses hukum," kata Uchok.

Klaster kedua yang menjadi sorotan adalah industri pertambangan, khususnya tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources. Menurut Uchok, perusahaan tambang ini memiliki konsesi seluas 130.252 hektar. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 ribu hektare di antaranya disebut tumpang-tindih dengan kawasan ekosistem Batang Toru. Selain itu, sekitar 30 ribu hektar lainnya juga tumpang tindih dengan hutan lindung di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. 

Sebagaimana diketahui, wilayah Tapanuli menjadi salah satu episentrum bencana banjir dan tanah longsor paling parah di Sumatera Utara. Karena itu, menurut Uchok, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh, mengapa sampai ada tumpang tindih lahan seperti itu. "Kalau memang ada pelanggaran, harus diproses hukum agar menjadi pelajaran bagi yang lain," katanya.

Klaster ketiga, lanjut Uchok, adalah industri kertas. Di sini, ada PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang beroperasi di sekitar wilayah Toba. Perusahaan yang dimiliki Allied Hill Limited asal Hongkong itu tercatat memiliki konsesi seluas 167.912 hektar.

Dari luas tersebut, 46 ribu hektar ditanami eukaliptus dan 48 ribu hektar lainnya digunakan sebagai lahan konservasi dan kawasan lindung. Sehingga, kalau dilihat skala pemanfaatan lahan yang ditanami untuk industri kertas, luas TPL ini hanya 2,3 persen dibanding luas lahan konsesi industri sawit. 

"Jadi, pemerintah harus jeli melihat akar masalah yang sesungguhnya," katanya. 

Uchok menegaskan, pemahaman terhadap skala relatif luas konsesi lahan yang digunakan klaster industri sawit, tambang, dan kertas ini penting untuk menggali akar permasalahan. 

Ibarat penyakit, pemerintah harus bisa melakukan diagnosis tepat agar obat kebijakan yang diambil untuk mencegah bencana terulang bisa efektif. Menurut Uchok, pemerintah harus benar-benar tegas dalam menindak aktivitas ilegal seperti pembatatan hutan untuk industri. 

Sebab, aktivitas ilegal semacam ini biasanya memiliki daya rusak yang jauh lebih besar karena dijalankan tanpa mengindahkan aturan.

"Jangan sampai gara-gara ada pengusaha mengejar uang melimpah, masyarakat menjadi korban tertimpa musibah," tandasnya.