KPK Tak Lagi Main Halus: Eks Menhub Budi Karya Sumadi Diperiksa, Skandal Suap Jalur Kereta Kian Melebar

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengencangkan penyelidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang kian menyeret nama-nama besar. Kali ini, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) dipanggil penyidik untuk diperiksa pada Rabu (18/2/2026).

“Benar, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi saudara BKS, Menteri Perhubungan RI tahun 2019 sampai dengan 2024,” tegas juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis.

Pemanggilan ini bukan tanpa alasan. Penyidik tengah membedah dugaan praktik suap dalam proyek pembangunan jalur kereta di wilayah Jawa Timur—sektor strategis yang semestinya steril dari permainan uang haram. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini sendiri terus berkembang dan menunjukkan pola yang semakin serius. Bupati nonaktif Pati, Sudewo, telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menerima uang suap saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR—lembaga yang justru memiliki fungsi pengawasan terhadap proyek infrastruktur, termasuk sektor perkeretaapian.

KPK menegaskan, penerimaan uang tersebut jelas melanggar mandat jabatan. Sudewo seharusnya mengawasi kinerja Ditjen Perkeretaapian untuk mencegah penyimpangan, bukan justru diduga ikut menikmati aliran dana haram dari proyek yang diawasi.

Dengan pemanggilan mantan menteri, publik kini menunggu seberapa jauh KPK berani menelusuri jejaring kekuasaan di balik proyek jalur kereta ini. Skandal yang awalnya menyeret pejabat daerah kini berpotensi membuka tabir praktik kotor di level lebih tinggi.

KPK memastikan penyidikan masih terus berjalan. Nama-nama lain berpeluang dipanggil, dan lingkaran perkara bisa semakin melebar.