Prabowo Percepat Regenerasi Birokrasi, Pejabat Tak Berkinerja Siap Diganti

Jakarta, MI - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan percepatan regenerasi birokrasi dengan memberikan kewenangan penuh kepada kementerian, lembaga negara, serta holding BUMN untuk mengganti pejabat yang dinilai tidak berkinerja atau melanggar aturan.

Instruksi tersebut disampaikan langsung kepada Danantara, BP BUMN, Kementerian PANRB, serta seluruh kementerian dan lembaga agar tidak ragu menggunakan kewenangan yang dimiliki.

“Saya perintahkan kepada Danantara, BP BUMN, Menpan RB, seluruh menteri dan kementerian/lembaga untuk mengganti pejabat yang tidak berkinerja dengan baik atau yang melanggar,” ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Prabowo menegaskan, tidak ada satu pun pejabat yang tidak bisa digantikan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan infrastruktur pendidikan khusus untuk mencetak generasi birokrat baru yang siap mengambil alih kepemimpinan nasional.

“Birokrat yang tidak mau menyesuaikan akan kita lakukan regenerasi. Saya sudah menyiapkan institusi pendidikan, membangun universitas baru dan lembaga khusus pemerintahan. Putra-putri terbaik bangsa akan kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum atas langkah penindakan yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya berterima kasih kepada seluruh penegak hukum yang telah bekerja keras,” ujarnya.

Pejabat BEI dan OJK Mundur akibat Gejolak Pasar Modal

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan alasan di balik mundurnya Bursa Efek Indonesia (BEI) dan empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Januari 2026.

Mereka adalah Dirut BEI Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Inarno Djajadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK), I.B. Aditya Jayaantara. 

Pengunduran itu terjadi setelah dua hari Morgan Stanley Capital International (MSCI) merilis keputusan untuk membekukan evaluasi indeks saham Indonesia, yang akhirnya membuat pasar modal Indonesia bergejolak. 

Menurut Hashim, langkah mundur pejabat BEI dan OJK dilakukan atas permintaan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Hashim menegaskan, gejolak pasar modal dalam dua pekan terakhir ini membuat Presiden Prabowo sangat marah. Karena, masalah ini bukan sekadar soal fluktuasi pasar, melainkan menyangkut transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

"Beliau sangat marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama karena kehormatan negara kita dipertaruhkan," ucap Hashim ditemui di Gedung BEI, Jakarta,  Rabu (11/2/2026).

Setelah kejadian itu, adik kandung dari Prabowo ini menyebut pemerintah memperketat pengawasan untuk menjaga stabilitas pasar. 

Hashim menegaskan keberlangsungan pasar modal sangat bergantung pada kepercayaan dan kredibilitas di mata investor. Bahkan, sejumlah investor telah meminta bertemu dan berharap pemerintah memastikan integritas pasar tetap terjaga.