BI Ungkap Penyebab Kredit Nganggur Perbankan Rp2.500 T

Jakarta, MI - Bank Indonesia (BI) mengungkap alasan undisbursed loan atau kredit perbankan yang belum tersalurkan masih menumpuk dalam jumlah besar. Hingga November 2025, nilai kredit menganggur tersebut tercatat mencapai Rp2.509,4 triliun, setara dengan 23,18% dari total plafon kredit yang tersedia.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro menjelaskan, salah satu faktor utama yang menahan laju penyaluran kredit adalah lemahnya permintaan kredit, baik dari rumah tangga maupun korporasi.

Menurut Solikin, para korporasi enggan menggunakan uang pinjaman untuk operasional maupun ekspansi dan memilih menggunakan sumber pendanaan internal.

"Mereka masih wait and see. Dan juga, mereka masih punya simpanan internal, atau dana internal, gitu. Daripada ngambil ke bank, mendingan pake duit saya sendiri. Karena mungkin bisa saja yield (bunga) masih tinggi," ujar Solikin dalam taklimat media yang digelar di kantor BI, Jakarta, pada Senin (22/12/2025).

Kemudian, adanya permintaan kredit dari rumah tangga juga lesu karena mereka masih 'ngerem' untuk ekspansi bisnis turut jadi penyebab.

Solikin menjelaskan bahwa rumah tangga masih bersikap hati-hati dalam mengambil kredit karena masih mempertahankan sikap wait and see dan juga karena suku bunga kredit bank yang tinggi.

Terkait hal tersebut, Solikin menyoroti masih kuatnya praktik special rate yang menghambat penurunan suku bunga kredit di bank.

"Pihak-pihak yang punya duit banyak walaupun taruh deposito (bunga umumnya) 3 persen, mereka minta 5 persen, bahkan 6 persen," katanya.

Ia menuturkan, tingginya praktik special rate tersebut mendorong kenaikan biaya penghimpunan dana (cost of loanable fund), yang pada akhirnya membuat ruang penurunan suku bunga kredit perbankan menjadi semakin terbatas.

Solikin menambahkan, BI memiliki kebijakan untuk mengatasi tiga hal tersebut, sehingga dapat lebih mendorong penyaluran kredit dan ujungnya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sustainable.

"Sehingga Kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan ke depan ini, selain kita menggunakan regular instrumen, instrument makroprudensial. Kita juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang diperkuat untuk mendorong respons sisi demand, respons sektor riil," tutur Solikin.

"Makanya juga pak Gubernur menyampaikan itu yang namanya Pinisi (percepatan intermediasi indonesia)," tambahnya.

Solikin menyampaikan terkait permintaan kredit, BI akan berkoordinasi dengan KSSK untuk memetakan sektor-sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi, sehingga dapat dikelola untuk membangun persepsi kepercayaan ekonomi.