Soal Gugatan PT 20 Persen, Begini Respon Gatot Nurmantyo

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 1 Juni 2022 08:35 WIB
Jakarta, MI - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo turut angkat bicara soal rencana pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan terhadap Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden atau wakil presiden 20 persen. Gatot mengaku pesimis gugatan terhadap PT 20 persen itu. Kata dia, gugatan tersebut percuma dilakukan lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) pasti akan menolak atau tak mengabulkan. "Itu (gugatan terhadap PT 20 persen) kan sudah basi lah. Mau apapun juga MK kan sekarang tahu sendiri kan situasinya kan," kata Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/5/2022). "Ya anda tau sendiri lah. Jawabannya sama-sama aja kan pasti gitu kan," sambungnya. Menurut dia, sulit saat ini untuk bisa lagi mempercayai MK. Apalagi, sejumlah keputusan dianggap justru malah jadi perdebatan. "Jadi sekarang gini bagaimana kita bisa mempercayai lagi MK, sedangkan UU Cipta Kerja Omnibus Law itu kan sudah diputuskan bahwa itu bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi MK mengkudeta sendiri keputuasnnya, masih berlaku lagi untuk 2 tahun. Aturan nyolong nggak boleh, terus habis itu ya boleh 2 tahun nyolong, gambarannya gitu lah kira-kira," paparnya. Selain itu, Gatot juga menyinggung soal keputusan MK lainnya terkait dengan soal aturan TNI-Polri aktif jadi penjabat kepala daerah. "Yang lebih parah lagi adalah MK menyampaikan bahwa TNI/Polri aktif tdk boleh jdi Plt. Saya gembira itu karena amanat reformasi memang seperti itu, hilangnya dwifungsi ABRI. Satu hari kemudian menyatakan boleh dgn pertimbangan-pertimbangan. Itu yang dilanggarkan UU no.5/2014 tentang ASN," tuturnya. "Kalau itu mau dianulir, harusnya bukan pernyataan pers. Tetapi dgn UU yang sama sehingga UU yang lain bertentangan dengan yang baru, maka itu batal demi hukum bukan dengan pernyataan pers. Kan aneh.Terus apa yang bisa diharapkan kalau gitu," imbuhnya. Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, mengajak elemen-elemen partai politik untuk menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, adanya Presidential Threshold 20 persen hanya menjadi kendala. Hal itu disampaikan Syaikhu dalam pidato penyampaikan gagasamnya di acara Milad ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/5/2022). Syaikhu mengatakan, adanya PT 20 persen hanya jadi kendala memunculkan calon-calon pemimpin nasional. Parpol-parpol juga tak bisa melahirkan kadernya untuk diusung maju di Pilpres. "Oleh karena itu sudah selayaknya lah kita sebagai elemen-elemen partai politik syukur-syukur dalam era kolaborasi yang pada hari ini kita bisa melakukan judicial review terhadap ketentuan presidential threshold 20 persen ini," kata Syaikhu. Menurut Syaikhu, jika ambang batas pencalonan bisa diturunkan maka bukan hanya memudahkan munculnya calon pemimpin tapi juga menghindari adanya polarisasi. "Ini lah menjadi tugas kita semuanya Insya Allah kader struktur simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Bapak Ibu pimpinan partai politik yang hadir dalam kesempatan ini menyaksikan pada PKS simpatisan PKS Insya Allah siap berkolaborasi melahirkan pemimpin-pemimpin capres cawapres pada tahun 2024," tuturnya. (Ode)

Topik:

Mahkamah Konstitusi PT 20 Persen

Berita Sebelumnya

DPR Bakal Panggil Jajaran Direksi PT BNI, Ada Apa?

Berita Selanjutnya

PKS Akan Layangkan Judicial Review ke MK Soal PT 20 Persen

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Polisi (Foto: Dok MI/Istimewa/Net)

Ohhh!!! Ternyata Ada Perbedaan Tafsir di Internal Pemerintah di Balik Polemik Perpol 10/2025

10 jam yang lalu

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok/MI)

Mahasiswa Uji Pasal Larangan Rangkap Jabatan Menteri ke MK, Minta Pengecualian untuk Bapanas

11 Desember 2025 17:43 WIB

Nusantara
Sejumlah anggota Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) berpose bersama usai menyampaikan pernyataan sikap di posko pengaduan pajak di halaman DPRD Jawa Tengah.

ARIB Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait UU HKPD

4 Oktober 2025 10:40 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB

Politik
Hakim Konstitusi Arsul Sani menghadiri J20 Summit yang menjadi rangkaian kegiatan Group of Twenty (G20) Summit 2025. (Dok. MI)

Arsul Sani Serukan Keadilan Iklim dalam Forum J20 Summit 2025 di Johannesburg

5 September 2025 19:50 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi [Foto: Doc. MI]

Tok! MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

28 Agustus 2025 16:29 WIB