PKS Akan Layangkan Judicial Review ke MK Soal PT 20 Persen

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 Juni 2022 11:15 WIB
Jakarta, MI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan melayangkan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). PKS masih menunggu timing atau waktu tepat untuk melayangkan gugatan soal syarat ambang batas pencalonan presiden ke MK. “Iya insyaallah kita akan ajukan karena itu sudah jadi keputusan dari partai. Kami menunggu timing yang tepat ya karena secara prinsip, kami menunggu saja usulan daripada kawan-kawan yang sekarang mengajukan tuntutan untuk 0 persen,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW), ditulis, Rabu, (1/6/2022). HNW melanjutkan, PKS juga memikirkan opsi lain bilamana gugatan soal PT 20 persen kerap ditolak oleh MK. Namun, HNW menegaskan, secara prinsip PKS mendukung PT nol persen. “Kalau ini (gugatan) terus ditolak begitu tentu kami harus mengajukan opsi yang lain. Nah opsi yang lain itu tunggu saja ketika kami akan mengajukan,” jelas HNW. HNW menambahkan, jika alasan PKS ingin mengajukan JR ke MK soal PT 20 persen lantaran tidak ingin kejadian dua pasang calon di pilpres 2019 terulang. “Intinya kami akan mengajukan JR sehingga tidak terulang apa yang dikhawatirkan publik dari pemilihan presiden 2019 karena presidential threshold terlalu tinggi dimana kemudian ada kondisi ada partai-partai memblok dan hanya memunculkan dua calon saja,” beber HNW. HNW mengakui, kehadiran dua pasang calon dalam pilpres 2019 telah membuat pembelahan masyarakat. Padahal, kata HNW, saat ini banyak kader bangsa yang berkualitas dan potensial untuk tampil ditataran kepemipinan nasional. “Sehingga dari dua calon itu menghadirkan apa yang sekarang ini masih sangat disayangkan yaitu terjadi pembelahan. Padahal kita punya banyak calon yang bagus era pak Jokowi ini banyak tampil kader bangsa yang berkualitas potensial, mudah-mudahan juga bahwa saya yakin kita tidak menginginkan terhadap pembelahan bangsa ini,” pungkas HNW. (Sul)

Topik:

Mahkamah Konstitusi PT 20 Persen

Berita Sebelumnya

Soal Gugatan PT 20 Persen, Begini Respon Gatot Nurmantyo

Berita Selanjutnya

DPR Tanyakan Alasan Polri Tak Pecat AKBP Brotoseno

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok/MI)

Mahasiswa Uji Pasal Larangan Rangkap Jabatan Menteri ke MK, Minta Pengecualian untuk Bapanas

11 Desember 2025 17:43 WIB

Nusantara
Sejumlah anggota Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) berpose bersama usai menyampaikan pernyataan sikap di posko pengaduan pajak di halaman DPRD Jawa Tengah.

ARIB Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait UU HKPD

4 Oktober 2025 10:40 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB

Politik
Hakim Konstitusi Arsul Sani menghadiri J20 Summit yang menjadi rangkaian kegiatan Group of Twenty (G20) Summit 2025. (Dok. MI)

Arsul Sani Serukan Keadilan Iklim dalam Forum J20 Summit 2025 di Johannesburg

5 September 2025 19:50 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi [Foto: Doc. MI]

Tok! MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

28 Agustus 2025 16:29 WIB

Ragam
Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok/MI)

‎Sidang ke-III Judicial Review UU Cipta Kerja: Korban PSN Uji Legitimasi Konstitusional Proyek Strategis Nasional

19 Agustus 2025 17:56 WIB