Kontroversi Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Buka Suara

Jakarta, MI - Anggaran pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud sebesar Rp8,5 miliar menuai polemik dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Pengadaan SUV hybrid berkapasitas mesin 3.000 cc itu menjadi perhatian publik karena dianggap tidak sejalan dengan wacana efisiensi anggaran yang saat ini didorong pemerintah.

"Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai sekitar Rp 8,5 miliar memicu sorotan publik karena dinilai terlalu besar di tengah upaya efisiensi anggaran," tulis akun Instagram @pandemictalks dikutip Kamis (26/2/2026).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Buka Suara

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan penjelasan terkait anggaran Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menegaskan, proses pengadaan telah mengikuti ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan operasional di daerah yang memiliki kondisi geografis cukup menantang.

Rudy menyampaikan bahwa dirinya hingga kini belum menerima kendaraan dinas tersebut dan masih masih menggunakan kendaraan pribadi saat bertugas.

"Mobilnya ada di Jakarta. Di sini saya (Kaltim) masih pakai mobil pribadi," katanya dikutip Kamis (26/2/2026).

Ia juga mengatakan, kendaraan dinas yang representatif diperlukan untuk menjaga citra atau marwah Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga dan bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Masak iya kepala daerah pakai mobil ada kadarnya. Jaga dong marwah Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya.

Soal harga, ia menilai nilai yang dibayarkan sebanding dengan kualitas yang diperoleh. Menurutnya, setiap mutu tentu memiliki konsekuensi biaya. "Persoalan harga, ada rupa ada harga. Ada mutu, ada kualitas ada harganya. Kami tidak ikutin berapa harganya, kami hanya pesan," tegasnya.

Pemprov Sebut Sudah Melalui Pertimbangan Matang

Pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar masih menjadi sorotan publik hingga kini. Pemerintah Provinsi menegaskan keputusan itu tetap berlandaskan kebutuhan fungsional serta aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyatakan proses pengadaan telah melalui pertimbangan matang. Ia menekankan kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana pendukung kerja kepala daerah.

"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," tutur Sri Wahyuni di Samarinda.

Ia menjelaskan, kondisi jalur di sejumlah wilayah Kaltim kerap berlumpur dan berbatu sehingga memerlukan kendaraan dengan spesifikasi khusus. Pengadaan ini disebut tetap berpegang pada prinsip value for money dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Meski Pemprov Kaltim sebelumnya sempat menggulirkan kebijakan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, kendaraan bagi pimpinan daerah dinilai sebagai pengecualian proporsional untuk mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.