Lima Bus Kemenhub Diserahkan ke Pemprov Malut, Gedung Kantor BPTD Diresmikan

Sofifi, MI - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Malut menyerahkan lima unit bus bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2025 kepada Pemprov Malut. Penyerahan bus tersebut dirangkaikan dengan peresmian Gedung Kantor BPTD Kelas II Malut dan berlangsung di Kantor BPTD, Sofifi, Rabu sore (24/12).

Penyerahan lima unit bus dilakukan langsung oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Malut, Joko Kusnanto, kepada Gubernur Malut Sherly Tjoanda. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, Dirlantas Polda Malut, jajaran Dinas Perhubungan Malut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, serta Dinas Perhubungan Kota Tidore dan Ternate.

Dalam sambutannya, Joko Kusnanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh undangan yang hadir pada kegiatan penyerahan alokasi bus bantuan tahun anggaran 2025 tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan bus ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan konektivitas transportasi darat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Malut.

“Penyerahan alokasi bus bantuan tahun anggaran 2025 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pemerataan transportasi di wilayah Provinsi Maluku Utara,” ujar Joko.

Ia menjelaskan, lima unit bus yang diserahkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemprov Malut, dikelola secara profesional, serta dirawat dengan baik agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam menunjang mobilitas dan akses pelayanan publik.

Joko juga berharap keberadaan bus bantuan tersebut dapat menjadi pemicu penataan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di Sofifi sebagai ibu kota Malut.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sherly Tjoanda juga meresmikan Gedung Kantor BPTD Kelas II Malut. Menurut Joko Kusnanto, pembangunan gedung kantor tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kualitas pelayanan BPTD kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

“Dengan diresmikannya gedung kantor ini, kami berharap kinerja dan profesionalitas BPTD semakin meningkat serta mampu bersinergi lebih baik dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Malut Sherly Tjoanda menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan melalui BPTD atas bantuan lima unit bus yang diberikan kepada Pemprov Malut. Dia berharap pada tahun 2026 jumlah bantuan bus dapat ditingkatkan, mengingat keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh Pemprov maupun 10 kabupaten/kota.

Gubernur Sherly juga menyoroti kondisi pendidikan di Malut, khususnya terkait akses transportasi bagi pelajar. Ia menyebutkan, saat ini Maluku Utara memiliki 403 SMA, sementara jumlah desa dan kelurahan mencapai 1.185. Artinya, masih terdapat sekitar 700 desa dan kelurahan yang belum memiliki SMA.

“Kondisi ini menyebabkan banyak anak harus menempuh jarak yang cukup jauh, bahkan melintasi beberapa desa, untuk bisa bersekolah. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah penyediaan bus sekolah,” ujar Sherly.

Dia menjelaskan, lima unit bus yang diterima Pemprov Malut pada Desember 2025 merupakan hasil pengajuan yang ditandatangani pada Agustus 2025. Untuk tahun 2026, Pemprov Malut juga telah menyiapkan permohonan lanjutan berdasarkan data kebutuhan jarak sekolah di seluruh wilayah Malut.

Selain itu, Gubernur Sherly menegaskan bahwa BPTD merupakan mitra strategis Pemprov Malut, terutama dalam menghadapi momentum penting seperti arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Polda Malut, Dinas Perhubungan kabupaten/kota, serta dukungan kebijakan subsidi mudik 50 persen yang disiapkan Pemprov Malut.

“Kita berharap seluruh stakeholder dapat bekerja sama dengan baik agar proses mudik Nataru, yang berlangsung sejak 20 hingga 31 Desember, dapat berjalan aman, lancar, dan tertib, serta didukung kondisi cuaca yang bersahabat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Sherly juga menyinggung perlunya peningkatan konektivitas supply chain di Malut, khususnya untuk mendukung petani dan nelayan. Ia menyebut Pemprov Malut telah menyiapkan anggaran pada 2026 untuk menyusun master plan transportasi darat dan laut yang lebih terintegrasi.

“Dengan master plan ini, kita ingin mengoptimalkan konektivitas dan menekan biaya logistik agar lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan,” katanya.

Gubernur Sherly menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Pemprov Malut untuk bekerja dengan semangat, inovasi, dan kolaborasi, serta mengajak seluruh stakeholder untuk terus memperkuat sinergi demi pembangunan transportasi dan pelayanan publik yang lebih baik di Malut. (Jainal Adaran)