DPR RI Tutup Masa Sidang, Puan Maharani Soroti Peran Indonesia di Dewan Perdamaian untuk Gaza

Jakarta, MI - Dalam Rapat Paripurna  DPR RI penutupan masa persidangan, pimpinan DPR menegaskan peran Indonesia di tengah dinamika global yang makin saling terhubung—mulai dari penguatan ekonomi dalam negeri hingga kontribusi pada stabilitas internasional. DPR RI hari ini menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani yang menyinggung sejumlah isu strategis, termasuk posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.

Rapat berlangsung di ruang paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026). Puan didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sari Yuliati.

Dalam pidato penutupan masa sidang, Puan menyatakan DPR melalui fungsi konstitusionalnya telah merespons berbagai agenda penting, mulai dari integritas pengelolaan ekonomi nasional, reformasi hukum, penguatan perlindungan sosial di bidang kesehatan, hingga pelaksanaan politik luar negeri yang tetap berlandaskan prinsip bebas aktif.

Ia menilai situasi global saat ini ditandai keterbukaan dan interkoneksi yang semakin intens, di mana negara-negara saling terhubung dalam jejaring ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Karena itu, kemajuan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari kerja sama internasional.

Menurut Puan, tatanan kerja sama global dibangun di atas norma dan komitmen bersama—mulai dari standar ekonomi yang menilai daya saing dan keberlanjutan, nilai sosial yang menjunjung martabat manusia, hingga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai fondasi politik berkeadaban.

“Dalam konteks inilah, pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, meningkatnya ketegangan hubungan internasional pada awal 2026—baik konflik bersenjata maupun eskalasi perang dagang—telah mengganggu rantai pasok global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut, kata Puan, menuntut diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi damai.

Pada kesempatan itu, Puan juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam BoP, badan pengawas multilateral yang dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza serta Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.

Ia menegaskan pemerintah perlu mengoptimalkan posisi strategis Indonesia, termasuk kepemimpinan di Dewan HAM PBB dan keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian, guna berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza dan mendorong kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, peran tersebut harus tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif, menjunjung prinsip kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945.

Dalam kerangka diplomasi parlemen, DPR pada masa persidangan ini juga memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen berbagai negara sahabat, antara lain Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.

“Melalui fungsi diplomasi, DPR RI berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global,” kata Puan.

Di bidang ekonomi, DPR disebut terus mengawal kebijakan yang memperkuat kemandirian industri nasional, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan UMKM dan perlindungan tenaga kerja. Sementara di sektor sosial dan budaya, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan tetap menjadi prioritas.

Puan menegaskan komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia harus terus ditegakkan melalui regulasi yang memiliki legitimasi sosial kuat.

“Dengan agenda yang jelas dan terukur, DPR RI tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan keberadaan Indonesia dalam ekosistem dunia menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa,” ujarnya.