DPR Ingatkan: Gejolak Global Bisa Bikin BBM Tekan APBN

Jakarta, MI - Ketegangan yang kian memanas di Timur Tengah antara Iran, Israel dan Amerika Serikat mulai memukul stabilitas ekonomi global, Indonesia pun tak luput dari ancamannya. 

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Bertu Merlas, mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah antisipatif, terutama terhadap lonjakan harga minyak dunia yang mendekati US$80 per barel.

“Kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan menambah beban berat APBN kita, terutama untuk pos subsidi BBM,” ujar Bertu dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

Ia menambahkan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di saat yang sama, beban anggaran subsidi BBM yang tahun ini ditetapkan sebesar Rp26,7 triliun berisiko membesar.

“Jika terjadi lonjakan harga minyak dunia, maka sudah bisa dipastikan jika anggaran (APBN) subsidi BBM juga akan membengkak,” jelasnya.

Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia akan turut berimbas pada industri dalam negeri. Seperti harga bahan baku yang naik hingga biaya produksi meningkat. Tentu saja hal ini akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat.

“Kita semua berada di situasi global yang tidak menentu. Pemerintah harus bergerak untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari peperangan ini,” katanya.

Bertu menyoroti bahwa kondisi pasar global yang semakin genting, ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dikhawatirkan akan mengganggu rantai pasok ke Indonesia. 

Kekhawatiran itu kian besar jika Iran melakukan langkah pembalasan dengan menurup Selat Hormuz yang menjadi pintu gerbang perdagangan Teluk Persia.

“Teluk ini merupakan jalur utama raja-raja mintak dan gas dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak dan Kuwait dalam perdagangan minyak. Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Bertu mendesak pemerintah untuk segera melakukan koordinasi lintas sektor guna menyusun langkah-langkah mitigasi yang efektif, demi mencegah dampak konflik Timur Tengah semakin meluas terhadap perekonomian nasional. 

Selain itu, ia juga meminta agar pelaku UMKM diberikan pelatihan untuk dapat berdaya di kondisi seperti saat sekarang ini.

“Pemerintah harus segera bergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dikuatirkan akan menerima dampak dari adanya perang tersebut,” tuturnya.