F-PDIP DPRD DKI Dorong Konsep ‘The Commons’ Ala Barcelona untuk Ruang Publik Jakarta

Jakarta, MI - Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadopsi konsep pengelolaan ruang publik seperti yang diterapkan di Barcelona, Spanyol.

Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menilai Jakarta perlu mengembangkan pendekatan The Commons, yakni pengelolaan aset dan ruang publik yang berpihak pada kepentingan bersama agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

"Mungkin nanti bisa dibahas, katanya ada satu fenomena di kota Barcelona, ada gerakan the common," ujar Rio dalam diskusi publik "Refleksi Akhir Tahun 2025: Jejak Aspirasi Rakyat Jakarta" di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Barat, Senin (22/12/2025).

Menurut Rio, penerapan konsep tersebut memungkinkan masyarakat dari kalangan bawah mengakses ruang publik terbuka untuk kegiatan sosial dan ekonomi mereka. 

"Bagaimana rakyat-rakyat terpinggirkan melakukan gerakan untuk menggunakan ruang-ruang terbuka untuk kehidupan sosial ekonomi mereka itu," ungkapnya.

Ia menilai pengelolaan aset di Jakarta selama ini cenderung terlalu berorientasi bisnis sehingga ruang publik sulit dijangkau masyarakat miskin. 

Padahal, menurutnya, ruang publik semestinya berfungsi sosial, terlebih dengan tingkat ketimpangan sosial yang masih tinggi di Jakarta.

"Jakarta sesungguhnya adalah kota yang sangat ekstrem. Ekstrem yang kayanya kaya banget, ekstrem yang miskinnya miskin banget, kesenjangannya sangat terlihat," imbunya. 

Selain mendorong pemanfaatan ruang publik dengan pendekatan seperti di Barcelona, PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur.

Rio mencontohkan, pembangunan dan perbaikan jalan tidak seharusnya hanya difokuskan di jalan protokol, tetapi juga di perkampungan. 

"Bagaimana pembangunan jalan tidak hanya jalan-jalan di ruang-ruang mainstream, tetapi ruang-ruang kampung kota juga diperhatikan," tegasnya.

Ia menegaskan, pencapaian status Jakarta sebagai Kota Global tidak akan memiliki makna apabila warganya tidak merasakan keadilan sosial. 

"Bagi kami mau Kota Global atau tidak, yang penting bahwa rakyat dan warga Jakarta mendapatkan keadilan yang hadirnya nyata di tengah-tengah kehidupan mereka," katanya.