KPK Bongkar Proyek Gedung Pemkab Lamongan, Aliran Rp151 Miliar Diburu Penyidik

Jakarta, MI - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menulusuri lingkaran dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017–2019. 

Kali ini, Project Manager Abipraya–Jaya Abadi KSO, Agus Budi Hartanto, dicecar soal jejak aliran uang yang diduga berasal dari proyek bermasalah tersebut.

“Di mana pemeriksaan saksi hari ini untuk menelusuri terkait dengan aliran uang yang berasal dari proyek tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Budi menegaskan, penyidik secara khusus mendalami siapa saja pihak yang menikmati aliran dana proyek.

“Nah, uang itu mengalir ke mana saja, itu yang kemudian hari ini didalami,” ujarnya.

Tak hanya berhenti pada keterangan saksi, KPK juga telah mengantongi dokumen hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan kerugian negara dalam proyek pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan tersebut.

Namun, jubir KPK belum membeberkan hasil audit final, informasi terakhir menyebutkan nilai sementara kerugian negara mencapai sekitar Rp151 miliar.

“Pada Januari ini, KPK telah mendapatkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP,” kata Budi, Kamis (29/1/2026).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, meski identitas mereka masih dirahasiakan.

“Di mana dalam perkara ini KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka,” ucap Budi.

Lebih jauh, ia memastikan berkas perkara segera dituntaskan untuk dibawa ke tahap penuntutan.

Kasus ini sendiri mulai diusut sejak 15 September 2023. Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang dimintai keterangan pada Kamis (12/10/2023).

Selain pemeriksaan saksi, KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas bupati serta sejumlah kantor organisasi perangkat daerah di wilayah Lamongan, termasuk Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.