KPK Sebut Belum Ada Pengajuan untuk Periksa Bobby Nasution jadi Saksi

Jakarta, MI - Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut, untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.

“Sejauh yang saya ketahui belum ada pengajuan,” kata Asep di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

Pernyataan tersebut, kata dia, untuk mengonfirmasi pernah atau tidaknya Bobby Nasution untuk diperiksa sebagai saksi, kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Sumut.

“Belum ada pengajuan surat panggilan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut, pada  pada Kamis (26/6/2025). 

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Dirut PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi (KIR), dan Direktur PT Rona Na Mora M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).

Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp231,8 miliar.

Untuk peran para tersangka, KPK menduga M. Akhirun Efendi dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.