Kembangkan Industri Pasar Modal, OJK Terbitkan POJK Nomor 18 Tahun 2023

Rizky Amin

Diperbarui 20 Oktober 2023 01:03 WIB

Kembangkan Industri Pasar Modal, OJK Terbitkan POJK Nomor 18 Tahun 2023

Jakarta, MI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Penerbitan POJK tersebut merupakan tindak lanjut dari roadmap keuangan berkelanjutan untuk mengembangkan industri pasar modal, melalui pengembangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang berkelanjutan, serta mendorong pengembangan EBUS berlandaskan keberlanjutan. "Penerbitan POJK 18/2023 ini merupakan salah satu peran OJK dalam merespons isu global dan regional ASEAN, dalam rangka upaya memitigasi dampak perubahan iklim yang juga menjadi komitmen Indonesia dalam Paris Agreement," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam kepada wartawan, Kamis (19/20) Ia menyebut, jika POJK 18/2023 tersebut menggantikan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (Green Bond). Dengan memperluas cakupan peraturan dalam hal jenis efek, tema keberlanjutan, dan mekanisme penerbitan efeknya. Dengan demikian, POJK 18/2023 tidak hanya terbatas pada efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond). Namun juga mencakup sukuk berwawasan lingkungan (green sukuk), EBUS berwawasan sosial (social bonds/sukuk), EBUS keberlanjutan (sustainability bonds/sukuk), sukuk wakaf (sukuk-linked waqf), dan EBUS terkait keberlanjutan (sustainability-linked bond). "Substansi pengaturan POJK 18/2023, diantaranya, ruang lingkup berlakunya POJK mencakup pengaturan untuk penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan yang dilakukan melalui penawaran umum dan Penerbitan tanpa penawaran umum atas efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun," papar Aman Santosa Aman juga menyebut, kewajiban emiten atau penerbit untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam POJK tersebut. "Pengaturan terkait jenis EBUS berlandaskan keberlanjutan, persyaratan Penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan, serta dokumen Pernyataan Pendaftaran dan Dokumen Penerbitan Tanpa Penawaran Umum EBUS berlandaskan keberlanjutan," jelasnya. Selanjutnya, prospektus dan memorandum Informasi penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan, perubahan penggunaan dana hasil penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan, serta pelaporan EBUS berwawasan keberlanjutan. "Perubahan status EBUS lingkungan, EBUS sosial, EBUS keberlanjutan, dan Sukuk Wakaf, Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak Independen, serta Insentif Penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan," tutup Aman. (Han)

Topik:

OJK

Kembangkan Industri Pasar Modal, OJK Terbitkan POJK Nomor 18 Tahun 2023

Berita Sebelumnya

Kementan Gandeng PUPR Wujudkan 35 Juta Ton Beras di Musim Panen

Berita Selanjutnya

Digadang Jadi Cawapres Prabowo, Saham Dua Perusahaan Afiliasi Erick Thohir Meroket

Berita Terkait

2 Kali Mangkir Pemeriksaan Korupsi CSR BI, KPK Didesak Panggil Paksa Anggota DPR Fauzi Amro dan Charles Meikyansyah

Pertumbuhan Kredit Perbankan Oktober 2025 Melambat ke 7,36 Persen

Warga RI Rugi Rp 8,2 Triliun karena Scam

OJK Longgarkan Kredit untuk Korban Bencana Sumatera

Helmy Yahya & Mardigu Gagal Masuk, Bank BJB Umumkan Susunan Direksi dan Komisaris Baru

Kasus Dugaan Ilegal Akses Akun Mirae Asset, Total Kerugian Bertambah jadi Rp200 Miliar

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K