RUU PPSK Disahkan, Politisi Tak Boleh Jabat Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

John Oktaveri

Diperbarui 15 Desember 2022 14:43 WIB

Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR hari ini mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi Undang-Undang (UU) yang salah satu isinya adalah politisi dilarang menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Selain soal larangan politisi memegang jabatan strategis pada bank sentral itu, polis asuransi juga akan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada bagian lain dari produk legislasi itu ada pula penambahan anggota Dewan Komisioner baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan keberadaan bank emas. Berdasarkan draf RUU PPSK versi 8 Desember 2022, setidaknya ada lima poin krusial baru yang ditambahkan pemerintah dalam aturan tersebut. Pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani dalam rapat paripurna dan disaksikan oleh anggota Dewan serta pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Kami akan menanyakan sekali lagi kepada anggota apakah Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disetujui dan untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju," tanya Puan. "Setuju," jawab seluruh anggota rapat paripurna yang hadir, Kamis (15/12). Pengesahan dilakukan setelah Ketua Panja pembahasan RUU PPSK Dolfie Palit membacakan hasil rapat dan pandangan mini fraksi. Pembacaan hasil rapat itu dilakukan sebelum dibawa ke tingkat dua yakni sidang Paripurna. Dolfie menyebutkan RUU PPSK terdiri dari 27 bab dengan 341 pasal yang sudah dibahas secara mendalam oleh panitia kerja (Panja).

Topik:

DPR RUU Sektor keuangan RUU PPSK

RUU PPSK Disahkan, Politisi Tak Boleh Jabat Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

Berita Sebelumnya

Kembangkan Pariwisata di Samosir, Menteri BUMN Erick Thohir Akan Bangun Museum Batak

Berita Selanjutnya

Perjanjian Esktradisi Disahkan, Singapura Tak Lagi Jadi Persembunyian yang Aman bagi Koruptor Indonesia

Berita Terkait

Panja Alih Fungsi Lahan DPR: Janji Sesat Pahlawan Kesiangan di Tengah Bencana

Ada apa dengan DPR "Hareudang" soal Donasi Warga hanya Rp10 M untuk Korban Banjir? "Seolah-olah Paling Bekerja"

DPR dan Alumni Lemhannas Bahas RUU Sisdiknas, Fokus Perkuat Karakter Kebangsaan

Pemerintah Bersikukuh Tak Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

DPR Tetap Usut Izin Bandara IMIP Internasional Meski Sudah Dicabut Menhub Dudy

Alex Indra soal Dana Rehabilitasi Hutan Rp62.500 per Ha: Apa yang Mau Diperbaiki?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K