Anggota Komisi VI DPR Minta Menteri BUMN Klarifikasi Isu Penutupan 600 Anak Cucu Usaha BUMN

Syamsul

Diperbarui 6 Desember 2022 16:42 WIB

Jakarta, MI- Kabar ditutupnya ratusan anak cucu perusahaan Badan Milik Usaha Negara (BUMN) mencuat dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya, Senin (05/12/2022) kemarin. Sontak kabar tersebut memantik beragam pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto salah satunya, meminta Menteri BUMN Erick Thohir memberikan klarifikasi terkait kabar atau rencana pembubaran ratusan anak dan cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah beredar di tengah masyarakat. Menurutnya, klarifikasi diperlukan agar tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat akan kebenaran rumor tersebut. "Saya tidak tahu apa betul atau tidak berita yang beredar pak menteri bahwa ada 600 anak cucu usaha BUMN yang akan dibubarkan. Sejauh informasi yang saya dapat saat ini saja sudah ada 173 anak cucu usaha BUMN yang sudah ditutup dan sekitar 427 lagi yang isunya menunggu untuk ditutup," jelas Assc Prof Dr Darmadi Durianto di ruang rapat Komisi VI DPR RI. Tak hanya itu, Darmadi juga meminta agar menteri BUMN memberikan peta jalan (roadmap) dibalik rencana pembubaran ratusan anak cucu usaha BUMN jika memang mau dijalankan. "Kami minta roadmapnya seperti apa karena ini cukup besar dilihat dari sisi resikonya. Apalagi 2023 sudah masuk tahun politik tentu jangan sampai rencana ini yang belum tentu kebenarannya digoreng sedemikian rupa oleh lawan-lawan politik pak menteri. Apalagi pak menteri mau jadi cawapres. Tentu aspek politis, nasib karyawan juga mesti jadi pertimbangan dibalik rencana penutupan ini," tandas Bendahara Megawati Institute itu. Tak hanya itu, Darmadi juga berharap, jika memang rencana itu akan dijalankan, pihaknya meminta agar hal tersebut dibicarakan atau didiskusikan terlebih dahulu dengan DPR. "Kami minta jika memang benar adanya rencana penutupan ini, maka kami minta agar hal itu dibahas bersama DPR (Komisi VI). Peta jalannya seperti apa sih rencana penutupannya karena kalau ratusan anak cucu usaha BUMN dianggap korupsi semua tentu harus diungkit dan kita dukung. Begitu banyak nanti kasus yang akan muncul. Nah hal semacam inilah perlu dijelaskan, jadi kami minta konfirmasi dari pak menteri. Saya tidak tahu ini hoaks atau gak tapi saya butuh konfirmasi tersebut," tegas Legislator dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu itu. Terakhir, Darmadi menekankan agar Menteri BUMN sebelum mengambil langkah kebijakan tersebut untuk melakukan refleksi mendalam di tengah tahun politik seperti saat ini. "Konsep Berdikari yang digagas Bung Karno juga kan lahir di tengah perenungan yang mendalam tentang pentingnya kedaulatan ekonomi rakyat. Nah, apakah keputusan pak menteri nanti misalnya menutup ratusan perusahaan (anak cucu BUMN) tempat bergantungnya rakyat mencari nafkah relevan dengan apa yang dicita-citakan Bung Karno? Ini yang harus jadi bahan renungan mendalam menteri BUMN," tutup Penganut Ideologi Bung Karno itu.

Topik:

BUMN

Anggota Komisi VI DPR Minta Menteri BUMN Klarifikasi Isu Penutupan 600 Anak Cucu Usaha BUMN

Berita Sebelumnya

Tinggalkan Warisan Kolonial Belanda, DPR dan Pemerintah Sahkan RKUHP jadi Undang-undang

Berita Selanjutnya

Dasco: Prabowo Tetap Capres, Partai Lain Sebaiknya Bergabung dengan Gerindra, Bukan Sebaliknya

Berita Terkait

Gedung Terra Drone Terbakar! Ini Rekam Jejak Perusahaan yang Aktif Memetakan Lahan Sawit di Sumatera

DPR Restui Penambahan PMN untuk 4 BUMN Senilai Rp4,77 T

Kamrussamad: 52 Persen Lebih BUMN Merugi Hingga Rp50 Triliun

Purbaya Tolak Permintaan Danantara Hapus Tagihan Pajak BUMN Sebelum 2023

BPK Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp69,2 Triliun, Terbesar di BUMN

Danantara Ungkap 52 Persen BUMN Merugi, Hanya 8 yang Setor Dividen

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K