Kuping Panas Dikritik PAN Soal Izin Tempur! Benny Ramdhani: Modal Pengetahuan Hanya Potongan Video Itu Sesat!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 30 November 2022 18:37 WIB
Jakarta, MI - Ketua Relawan Jokowi Barikade 98, Benny Rhamdani membeberkan alasan salahnya pemberitaan mengenai dirinya yang meminta izin kepada Presiden Joko Widodo agar memerangi lawan politiknya. Hal itu juga bertujuan untuk membalas tudingan provokator yang dilontarkan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Menurut Benny, pernyataan Viva Yoga keliru dan sesat soal viral potongan videonya. Pertama, kata Benny, jika orang tidak ada di lokasi, dia tidak akan bisa memahami peristiwa, sehingga salah berpendapat soal video itu. "Jadi kenapa berita itu menjadi negatif ya karena itu tadi, orang jadi salah menilai video itu karena dia tidak memahami peristiwa kalau dia tidak di lokasi itu kan," kata Kepala BP2MI itu kepada wartawan, Rabu (30/11). Selain itu, Benny mengatakan pengetahuan Viva terbatas. Karena, tegas dia, pendapat yang disampaikan Viva hanya bermodalkan sepotong video itu. "Kedua, kalau modal pengetahuan hanya potongan video yang disebar, ya jadi pendapatnya juga keliru dan sesat, ya. Nah Viva Yoga ada di dua itulah," ungkapnya. Bagi Benny, konotasi negatif atas pernyataannya yang viral itu juga tak lepas dari motif politik. Ia menduga ada pihak yang memutarbalikkan maksud dari pernyataannya. "Tapi yang ketiga, akan selalu ada, kalau udah berbau relawan Jokowi, akan selalu ada kelompok yang ada motif politik dengan sengaja memutarbalikkan substansi dari video itu," katanya. Atas hal itu, Benny menyesalkan komentar yang disampaikan Viva tidak didasari dengan pengetahuan. "Nggak ada di TKP, sehingga dia nggak memahami peristiwa sehingga pendapatnya salah. Atau karena pengetahuannya. Pengetahuannya terbatas karena potongan video, pendapatnya keliru dan sesat, kan, gitu, ya," pungkas Benny Sebelumnya, Wakil Ketua Umum sekaligus Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meminta Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani tidak menjadi provokator. Pasalnya, pernyataan Benny yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum bagi pihak yang kerap mengkritik pemerintah menjadi sorotan. "Mas Benny tidak usah menjadi provokator dan melakukan propaganda untuk membakar-bakar Presiden Jokowi dalam meniti proses demokrasi konstitusional di Indonesia," ujar Viva dalam keterangannya, Selasa (29/11). Viva menjelaskan, kehidupan demokrasi di Indonesia mesti berdasarkan pada rule of law. Dia menegaskan, hukum adalah panglima dalam menggerakkan roda ekonomi dan politik. "Jika ada perbedaan pendapat, pemikiran, atau pandangan politik, ya serahkan pada mekanisme hukum dan peraturan perundangan-undangan," tuturnya. "Tidak boleh main kayu, adu fisik kayak perang Rusia-Ukraina. Itu namanya hukum rimba. Yang kuat itu yang menang, dan ini adalah jalan kesesatan dalam berdemokrasi," sambung Viva. Lebih jauh, Viva mengatakan, apa yang Jokowi lakukan sejauh ini sudah sesuai dengan jalan demokrasi. Viva menyebutkan, Jokowi selalu patuh kepada konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini. "Jangan diperkecil atau dinodai prestasi presiden dalam pembangunan demokrasi di Indonesia," pungkas Viva. (Ode) #Benny Ramdhani

Topik:

PAN BP2MI Benny Ramdhani

Berita Sebelumnya

Panglima TNI Harus Bisa Mengantisipasi Tantangan Ekonomi Global

Berita Selanjutnya

Dasco: Pemilu Berkualitas Ditandai dengan Kompetisi dan Keterwakilan yang Tinggi

Berita Terkait

Nasional
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat memikul beras bantuan untuk korban banjir di Padang, Sumatera Barat. (Foto: Dok. Kemenko Pangan)

Sebut "Pendosa Ekologis", Sosiolog UI: Zulhas Harus Tanggung Jawab atas Banjir Sumatera

4 Desember 2025 17:33 WIB

Nasional
Menteri Mukhtarudin saat terima penghargaan. (Dok. MI)

Kementerian P2MI Dianugerahi Lembaga Pendorong Pekerja Migran Naik Kelas 2025

26 November 2025 12:13 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR RI Akan Gelar Rapat Gabungan Bahas Gula Rafinasi

2 Oktober 2025 06:56 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR Harap 11 Perusahaan Gula Rafinasi Bangun Kebun Di Wilayah Timur Indonesia

2 Oktober 2025 06:35 WIB

Politik
Anggota DPR RI nonaktif dari Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio [Foto: Ist]

PAN Minta Gaji-Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya Dihentikan

3 September 2025 11:22 WIB

Nasional
Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Viva Yoga Mauladi (Foto: Tangkapan Layar)

PAN Resmi Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

31 Agustus 2025 14:57 WIB