Indonesia’s Structural Growth Failure

SELAMA lebih dari dua puluh tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Capaian ini tampak impresif. Namun, di tingkat masyarakat, pertumbuhan tersebut tidak terasa sepenuhnya. Kesejahteraan tidak meningkat secara merata, kualitas pendapatan tenaga kerja stagnan, dan daya saing ekonomi jangka panjang tetap rapuh.

Masalah utamanya bukan pada berapa cepat ekonomi bertumbuh, tetapi bagaimana pertumbuhan terbentuk.

Analisis Input–Output terhadap struktur industri Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian nasional berkembang secara dangkal. Keterkaitan antarsektor lemah, ketergantungan pada impor tinggi, dan aktivitas ekonomi didominasi oleh sektor primer dan manufaktur dengan teknologi rendah. 

Akibatnya, setiap kenaikan permintaan akhir—baik dari konsumsi domestik maupun ekspor—tidak menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi di dalam negeri. Nilai tambah bocor ke luar negeri melalui impor input (produk) antara, sementara penciptaan lapangan kerja sebagian besar berada di sektor dengan produktivitas rendah.

Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa pada 2005, ekonomi Indonesia secara struktural baru mencapai sekitar 70 persen dari potensinya, yang seharusnya dapat dicapai apabila struktur industrinya lebih terintegrasi. Artinya, sekitar 30 persen PDB hilang karena arah kebijakan pembangunan industri dan perdagangan yang tidak tepat.

Permasalahan Struktural Utama

Persoalan mendasar pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada struktur industri nasional yang lemah. Dalam struktur yang sehat, sektor hulu, antara, dan hilir saling terhubung secara kuat, sehingga kenaikan permintaan akhir (final demad) mendorong produksi domestik secara berlapis. 

Tetapi, hasil analisis Input–Output menunjukkan bahwa banyak sektor dengan potensi Production Inducement Coefficient (PIC) tinggi—seperti mesin, elektronik, kimia, dan logam— justru memiliki PIC aktual yang rendah karena ketergantungan besar pada impor produk antara.

Di lain sisi, sektor-sektor yang dominan dalam struktur ekonomi Indonesia adalah sektor berbasis sumber daya alam dan manufaktur padat karya dengan teknologi rendah. 

Sektor-sektor ini memang mampu mendorong pertumbuhan jangka pendek dan ekspor, tetapi gagal membangun basis industrialisasi yang mendalam dan berkelanjutan. Ketergantungan pada sektor tersebut membuat pertumbuhan ekonomi mudah tertekan oleh fluktuasi harga global dan lemahnya penciptaan nilai tambah domestik.

Yang lebih mengkhawatirkan, sektor-sektor yang melayani pasar domestik  termasuk pangan dan kebutuhan dasar—justru menunjukkan tingkat impor yang tinggi. Hal ini mencerminkan Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dari produksi dalam negeri, sebuah indikator kuat sebagai kegagalan industrialisasi.

Dampak terhadap Pendapatan dan Ketimpangan

Kerapuhan struktur industri tercermin langsung dalam distribusi pendapatan nasional. Lebih dari separuh PDB Indonesia berasal dari surplus usaha (keuntungan bagi pemodal), sementara porsi upah dan gaji tenaga kerja relatif kecil. Ketimpangan pendapatan antarsektor sangat tajam, dengan rasio pendapatan rata-rata pekerja di sektor tertinggi dan terendah mencapai ratusan kali lipat.

Struktur ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan menurunkan kemiskinan, tetapi justru berkontribusi pada pelebaran ketimpangan. Pertumbuhan Indonesia bersifat capital-biased, menguntungkan sektor ekstraktif dan korporasi besar, tetapi gagal meningkatkan produktivitas serta pendapatan mayoritas tenaga kerja.

Implikasi Kebijakan

Tanpa perubahan arah kebijakan, Indonesia berisiko terjebak secara permanen dalam pertumbuhan berkualitas rendah. Pertumbuhan semacam ini tidak mampu menciptakan lapangan kerja produktif, tidak memperkuat basis industri, dan tidak menyediakan fondasi fiskal yang kokoh. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut meningkatkan risiko sosial, fiskal, dan politik.

Selama ini, kebijakan ekonomi Indonesia terlalu menekankan stabilitas makro dan liberalisasi perdagangan, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong peningkatan kualitas industri. Temuan empiris dalam studi ini menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak terbukti. Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan menuju status negara maju justru secara aktif membangun struktur industrinya melalui kebijakan industri yang terarah, selektif, dan dijalankan secara bertahap.

Rekomendasi Kebijakan Utama

Indonesia perlu menggeser paradigma pembangunan dari pendekatan berbasis pertumbuhan agregat menuju pendekatan berbasis struktur industri. Kebijakan industri harus difokuskan pada sektor-sektor dengan potensi pengganda tinggi dan keterkaitan erat, khususnya industri antara dan manufaktur dengan teknologi menengah.

Kebijakan perdagangan perlu diselaraskan dengan tingkat kesiapan industri domestik. Liberalisasi simetris tanpa mempertimbangkan struktur industri hanya akan memperdalam ketergantungan impor. Strategi yang lebih realistis adalah keterbukaan yang asimetris dan bertahap, disertai kebijakan substitusi impor strategis untuk input antara.

Perencanaan pembangunan nasional perlu menjadikan analisis Input–Output sebagai alat utama dalam evaluasi kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. Tanpa pemetaan struktural yang jelas, kebijakan ekonomi akan terus bersifat parsial, reaktif, dan tidak efektif.

The Portrait of Iindonesia’s Economic Development—Revisited 2026 Pelajaran Struktural dari Dua Dekade Industrialisasi yang Terlewat.

Pendahuluan

Enam belas tahun setelah kajian ini pertama kali ditulis, pertanyaan yang diajukan saat itu ternyata belum kehilangan relevansinya. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut kini terasa semakin tajam: apakah Indonesia benar-benar bergerak menuju status negara maju, atau hanya berputar dalam lingkaran pertumbuhan yang tampak sehat tetapi rapuh di dalam?

Secara nominal, perekonomian Indonesia telah tumbuh besar. PDB meningkat, pendapatan per kapita naik, dan Indonesia kini diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas.

Tetapi, jika dilihat lebih dekat, fondasi struktural ekonomi nasional hampir tidak berubah. Ketergantungan pada komoditas tetap kuat, basis industri manufaktur antara tidak berkembang seperti yang diharapkan, dan produktivitas tenaga kerja bergerak lambat.

Alih-alih mengalami lompatan industrial (industrial take-off), Indonesia justru menunjukkan gejala stagnasi struktural yang berlangsung lama dan tidak disadari.

Meninjau Kembali Temuan Input–Output

Kajian Input–Output dalam paper asli menunjukkan satu pesan sederhana tetapi penting: perekonomian Indonesia tidak mampu mengubah kenaikan permintaan akhir menjadi peningkatan produksi domestik yang kuat. Keterkaitan antarsektor lemah, sehingga pertumbuhan konsumsi maupun ekspor hanya menghasilkan dampak terbatas di dalam negeri.

Enam belas tahun kemudian, temuan ini terasa semakin relevan. Fenomena tersebut kini dapat dibaca sebagai bagian dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Negara yang gagal memperdalam struktur industrinya akan terjebak pada aktivitas bernilai tambah rendah. 

Dalam kondisi seperti ini, upah sulit naik secara berkelanjutan karena produktivitas stagnan, sementara ketergantungan pada komoditas membuat pertumbuhan sangat sensitif terhadap siklus global.

Apa yang dahulu terlihat sebagai persoalan teknis dalam struktur industri, kini terbukti sebagai hambatan pembangunan jangka panjang.

Dari Deindustrialisasi Dini ke Middle Income Trap

Pada saat kajian ini disusun, proses deindustrialisasi dini masih sering dipahami sebagai gejala sementara atau konsekuensi transisi ekonomi. Sekarang, proses tersebut lebih tepat dipahami sebagai awal dari jebakan struktural yang lebih dalam.

Indonesia membuka perdagangan terlalu cepat, sebelum industri domestik memiliki skala, teknologi, dan efisiensi yang memadai. Akibatnya, industri antara dan manufaktur kompleks gagal tumbuh, sementara impor input antara meningkat tajam. Struktur ekonomi kemudian terkunci pada sektor-sektor bernilai tambah rendah yang relatif mudah tumbuh, tetapi sulit ditingkatkan kualitasnya.

Tanpa koreksi kebijakan yang serius, jalur ini bersifat mengunci. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit untuk keluar.

Pelajaran Kebijakan untuk 2026 dan Seterusnya

Dua dekade terakhir memberikan satu pelajaran utama: pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Transformasi struktural memerlukan peran negara yang aktif, terarah, dan disiplin—bukan negara yang serba mengatur, tetapi negara yang tahu apa yang harus dibangun dan kapan harus melindungi.

Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah tidak mengandalkan liberalisasi semata. Mereka secara sadar membangun keterkaitan industri, melindungi sektor strategis pada tahap awal, dan mendorong peningkatan teknologi secara bertahap dan konsisten.

Indonesia masih memiliki peluang. Namun peluang itu hanya akan terbuka jika kebijakan pembangunan kembali difokuskan pada penciptaan nilai tambah domestik, pendalaman struktur industri, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, bukan hanya mengejar pertumbuhan PDB tahunan.

Penutup

Versi Revisited 2026 ini mempertegas satu kesimpulan yang tidak berubah sejak awal: kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia bukanlah kegagalan potensi, melainkan kegagalan arah kebijakan.

Tanpa perubahan strategi yang mendasar, pertumbuhan ekonomi akan terus berulang dalam pola yang sama—tumbuh secara statistik, tetapi gagal menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan dirasakan luas oleh masyarakat.