Kepsek SMAN 5 Kota Bekasi Diduga Lecehkan Wartawan Sebut Tidak Paham UU KIP

Kota Bekasi, MI - "Tidak ada yang kebal dari transparansi" Kalimat pembuka yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Komunikasi Rakyat Indonesia, Timbul Sinaga kepada monitorindonesia.com sambil mencermati jawaban surat konfirmasi dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi, tertandatangan Kepala Sekolah, Waluyo yang terindikasi melecehkan wartawan. 

"Membaca dan memperhatikan jawaban surat konfirmasi dari Kepala SMA Negeri 5 Kota Bekasi ini, Kepala Sekolah terindikasi kuat berusaha mengaburkan substansi pertanyaan dengan balik mempertanyakan legalitas perusahaan pers dan membahas UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," kata Timbul sambil menunjukkan surat tersebut. 

Padahal kata Timbul, jika Kepala SMAN 5 Kota Bekasi itu pahan tentang UU KIP, seharusnya dia menjawab surat konfirmasi sebagai azas keterbukaan informasi publik tentang pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler sebagaimana isi surat konfirmasi. 

Tetapi lanjut Timbul, kuat dugaan, karena pengelolaan dana BOS yang dipertanyakan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara utuh oleh Kepala SMA Negeri 5 tersebut, maka dia berusaha mempersulit wartawan dengan meminta legalitas perusahaan pers dan bahkan balik menyerang dengan kata-kata bahwa redaksi media online "Narasi Nusantara News" tidak paham UU KIP.

"Sesuai UU Pokok Pers No.40/1999, media online Narasi Nusantara News melayangkan surat konfirmasi ke SMAN 5 tersebut, tidak mau menjawab itu haknya, jika bicara hak, tetapi jika tidak dijawab itu melanggar UU-KIP. Lalu mengapa malah balik menyerang dengan mengatakan Redaksi tidak paham UU-KIP," kata Timbul tampak heran. 

Selama ini pihak SMAN 5 Kota Bekasi kata Timbul kemungkinan sudah terlalu nyaman. Tidak terusik oleh sosial kontrol, dan pengawas dari Kantor Cabang Dinas Wilayah 3 Bekasi diduga Asal Bapak Senang (ABS). Seperti apa pun dugaan tindak pidana yang dilakukan menggerogoti uang negara/uang rakyat, tetap adem ayem.

"Tapi jangan salah, kebenaran tidak bisa dikorbankan demi kenyamanan. Negara ini tidak akan maju jika kebenaran dikalahkan kenyamanan," tegas Timbul.

Surat konfirmasi media online Narasi Nusantara News nomor: 16/I/Konf/RED-3N/XI/2025 tanggal 22 November 2025 tentang dugaan penyelewengan anggaran dana BOS Reguler dari APBN tersebut pun menjadi topik pembahasan ditengah awak media. 

Begitu pun surat jawaban dari SMAN 5 Kota Bekasi tertanggal 1 Desember 2025 yang ditandatangani Kepala Sekolah, Waluyo tidak luput dari sorotan karena dianggap melenceng dari substansi pertanyaan dalam surat konfirmasi.

Persoalan pun makin menarik ketika Sekjen DPP Forkorindo, Timbul Sinaga mengatakan cukup menaruh perhatian dan akan segera melaporkan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi ke Polda Metro Jaya.

"Fokus laporan adalah dugaan penyimpangan Dana BOS Reguler dan ketidak-sesuaian antara pertanyaan yang diajukan media dengan jawaban yang diberikan pihak sekolah. Jawaban itu dianggap menyesatkan," kata Timbul. 

Menurut Timbul, Ini bukan sekadar salah paham administratif. Ini soal akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Bila ada dugaan penyimpangan, harus diproses untuk mencari kebenaran. Kebenaran tidak boleh dikalahkan kenyamanan. 

Sekolah kata Timbul, diharapkan menjadi role model yang mampu mentransformasikan kedispilinan sebagai bagian dari pada pendidikan moral. Dengan mendisplinkan diri, baik bertutur, bertindak mengejawantahkan keharusan seperti penerapan UU KIP adalah wujud integritas yang seharusnya dapat diteladani dari sekolah. 

Tetapi karena tindakan SMAN 5 Kota Bekasi menurut Timbul melenceng dari harapan tersebut, maka dibutuhkan pembinaan dari KCD Wilayah 3 Bekasi untuk melakukan pembinaan yang lebih serius ke SMAN 5 Kota Bekasi. 

Mengenai dugaan tindak pidana korupsi dana BOS Reguler lanjut dia, atas nama lembaga (Forkorindo) akan melaporkan ke Polda Metro Jaya. (M. Aritonang)