Butuh Rp 51,82 T untuk Perbaikan Jalan-Jembatan Rusak di Aceh, Sumut, Sumbar

Jakarta, MI - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 51,82 triliun untuk penanganan bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan lebih dari seribu titik kerusakan infrastruktur, mulai dari jalan hingga jembatan, yang terdampak bencana.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, hingga 10 Desember 2025, estimasi kebutuhan anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi mencapai Rp 51,82 triliun, terbagi menjadi Rp 2,72 triliun untuk tanggap darurat, dan Rp 49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pernyataan ini disampaikan Dody saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pasca Bencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Kamis (11/12/2025).

"Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, karena pemulihan pascabencana tidak dapat dikerjakan sendirian. Butuh sinergi untuk memastikan masyarakat segera kembali mendapatkan akses layanan dasar dan mobilitas yang aman," tutur Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

Dody menambahkan, Kementerian PU telah bergerak cepat untuk tanggap darurat dan pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak. Sebanyak 310 personel dikerahkan untuk respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah.

Selain itu, Kementerian PU menurunkan 298 unit alat berat (excavator, loader, dan lainnya), 121 unit alat pendukung (hidran umum, mobil operasional, dump truck, mobil tangki air, dll.), serta 3.727 unit material darurat (geobag, bronjong kawat, agregat, dll.) ke seluruh lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan longsoran, memulihkan alur sungai, penanganan badan jalan rusak, hingga pemasangan jembatan bailey untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah," kata Dody.