KPK Pelototi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera

Yogyakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengawasi penyaluran bantuan bencana di Sumatera agar tidak disalahgunakan. Bahkan, KPK akan menugasi kedeputian terkait untuk mencegah penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan.

"Kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah ada korupsi atau mungkin pencegahan untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya donasi dari masyarakat," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Pengawasan dilakukan karena banyaknya pihak yang memberikan bantuan. Ada yang secara langsung, ada juga lewat lembaga. "Karena ini kan banyak, permasalahannya memang ini kan pintunya banyak, semua pihak bisa memberikan donasi. Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan melalui lembaga yang sudah ditentukan," jelasnya.

Karena keadaan darurat, tambahnya, bantuan saat ini difokuskan untuk memulihkan para korban. Di sisi lain, menurut dia, pemerintah juga tengah berfokus memulihkan kerugian para korban.

"Ini kan sekarang prosesnya agak darurat, artinya sedang merespons dulu. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengembalikan terhadap para korban, prioritasnya kan di situ," jelasnya.

Terkait dugaan pembalakan liar yang terjadi di sekitar wilayah bencana Sumatera, Setyo menyerahkan ke penegak hukum. Meski begitu, KPK juga punya kajian terkait korupsi lingkungan. "Ada (kajian terkait korupsi lingkungan), ada, ada di pencegahan, ada di pencegahan monitoring," tandasnya.