Kredit Macet UMKM Membengkak, Ini Biang Keroknya

Jakarta, MI - Tingginya angka kredit bermasalah di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sorotan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada awal 2026.

Lonjakan kredit macet ini sebagai sinyal lemahnya efektivitas pembiayaan yang selama ini digelontorkan kepada pelaku usaha kecil.

Kadin menilai, peningkatan kredit bermasalah terutama dipicu oleh pola penyaluran pembiayaan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), lebih menekankan ketersediaan modal tanpa disertai kepastian pasar bagi produk UMKM.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, saat menghadiri acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Aviliani menilai tingginya kredit macet mencerminkan persoalan struktural yang belum terselesaikan dalam pengembangan UMKM nasional. Meski UMKM kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian, realitas di lapangan menunjukkan sebagian besar pelaku usaha kecil masih berada dalam tekanan berat.

“Pelaku ekonomi yang kita lupakan adalah UMKM. Selalu dikatakan tulang punggung, tetapi kalau kita melihat kondisi UMKM kita sangat memilukan sebenarnya,” katanya.

Aviliani menegaskan persoalan utama UMKM bukan sekadar keterbatasan akses pembiayaan, melainkan ketidakseimbangan antara pasokan modal dan permintaan pasar. Program KUR dinilai telah mendorong penyaluran kredit secara agresif, namun tidak dibarengi dengan penguatan sisi.

“Kenapa? Memang dari sisi supply side ada KUR. KUR itu gede-gedean. Tapi dia enggak punya demand. Makanya kredit macetnya naik kalau kita lihat,” jelasnya.

Dalam kondisi ini, banyak UMKM akhirnya menggunakan pembiayaan hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk ekspansi usaha. 

Aviliani mengungkapkan, sebagian besar UMKM masih berada dalam survival mode, sehingga arus kas mereka tidak cukup kuat untuk menopang kewajiban cicilan kredit secara berkelanjutan. Tanpa dukungan pasar yang jelas, tambahan modal justru berpotensi memperbesar risiko gagal bayar.

Kadin menilai pendekatan pembinaan UMKM selama ini terlalu fokus pada penyaluran dana, sementara aspek kesinambungan usaha kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, organisasi pengusaha tersebut mendorong perubahan strategi dengan mengaitkan pembiayaan UMKM langsung dengan ekosistem bisnis yang sudah mapan.

Sebagai langkah nyata, Kadin menyiapkan skema closed loop dengan mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok perusahaan swasta besar. Melalui skema ini, UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga kepastian penyerapan produk dan pendapatan yang lebih stabil.

“Jadi menggandeng UKM menjadi bagian supply chain. Sehingga mereka itu bisa naik kelas, pendapatan mereka juga naik,” ucap Aviliani.

Pada tahap awal, Kadin akan memfokuskan penerapan skema tersebut pada sektor pangan dan manufaktur. Aviliani menilai sektor pangan menjadi pilihan utama karena dinilai paling siap dan selaras dengan agenda pemerintah dalam mendorong kemandirian pangan nasional.

“Kita akan mulai coba dengan pangan. Karena pangan ini yang paling mudah di mana pemerintah ingin kemandirian pangan. Jadi paling mudah nanti dengan petani, peternak yang sekarang juga ingin dikembangkan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Kadin berharap pendekatan ini mampu menekan angka kredit bermasalah UMKM dengan menggeser pola pembiayaan dari berbasis risiko menuju pembiayaan yang mengedepankan kepastian usaha. Selain itu, skema ini diharapkan dapat memperkuat fondasi UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.