Prabowo Siapkan BUMN Tekstil Rp101 T, Mampukah Dongkrak Daya Saing Industri?

Jakarta, MI - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai wacana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru di sektor tekstil tidak bisa berdiri sendiri. Menurut APSyFI, langkah tersebut harus diiringi dengan perbaikan iklim industri tekstil. 

“Untuk menjaga industri tekstil agar tetap survive pembentukan BUMN baru bisa jadi opsi, tapi juga harus dibarengi dengan perbaikan iklim industrinya,” ujar Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta saat dihubungi, Kamis (15/1/2026). 

Redma menilai wacana tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap industri tekstil, namun yang terpenting cara implementasinya. Pemerintah juga dinilai harus mengimbangi wacana tersebut dengan kebijakan perdagangan untuk penciptaan persaingan yang adil. 

Ia berkaca pada pengalaman sebelumnya, di mana kebijakan tanpa perlindungan pasar yang memadai tidak memberikan dampak signifikan. Redma mengungkapkan, sepanjang 2007 hingga 2016 pemerintah telah mengucurkan sekitar Rp3,5 triliun untuk subsidi bunga restrukturisasi mesin.

“Selama periode tersebut, industri tetap tidak bisa melawan barang impor dumping dan impor ilegal, bahkan ekspor pun stagnan di kisaran US$12miliar–US$13 miliar,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mendorong penguatan integrasi hulu dan hilir agar nilai tambah dan dampak ekonomi yang tercipta jauh lebih besar sehingga kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) akan meningkat. 

Ia menekankan bahwa arah upaya perbaikan perlu diselaraskan dengan tren global agar industri tekstil Indonesia tetap relevan di pasar internasional.

“Harus diarahkan untuk memenuhi tren pasar dunia, yakni industri hijau, industri 4.0 berbasis AI dan robotik, serta inovasi produk,” kata Redma. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan membentuk BUMN baru yang fokus pada sektor tekstil. Kebijakan itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026) lalu. Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat.

"Kita pernah mempunyai BUMN tekstil, dan ini akan dihidupkan kembali sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ucap Airlangga saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil studi yang telah rampung, rencana itu bakal dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Untuk menopang kebijakan itu, pemerintah menyiapkan pendanaan senilai US$6 miliar melalui BPI Danantara. Dana itu akan dialokasikan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.

"Oleh karena itu sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari US$4 miliar, bisa naik ke US$40 miliar dalam 10 tahun, dan bagaimana pendalaman dari value chain daripada industri tekstil," imbuhnya.

Ia mengakui, hingga kini masih terdapat sejumlah kelemahan dalam rantai nilai tekstil, khususnya pada segmen produksi benang, kain, dyeing, printing, dan finishing. Melalui pembentukan BUMN tekstil baru, diharapkan bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.