Pengungkapan Transaksi Rp349 T Jangan Gimmick dan Jadi Alat Politik di 2024

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 11 April 2023 21:39 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani, menegaskan bahwa pengungkapan kasus transaksi janggal sebesar Rp349 triliun harus benar-benar dilakukan aparat penegak hukum dengan dukungan seluruh pihak. "Tidak sekedar menjadi gimmick pemberantasan korupsi dari rumpun kekuasaan eksekutif," katanya dalam rapat kerja dengan Komite Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan TPPU di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (11/4). Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyampaikan, jangan sampai kasus ini melebar kemana-mana dan dijadikan kepentingan politik kelompok tertentu. "Atau malah menjadi alat untuk kepentingan dan posisi politik dalam rangka Pilpres 2024," tuturnya. Sebelumnya, Komisi III DPR RI memberikan dukungan kepada Komite Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengungkap kejanggalan transaksi Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kami di Komisi III akan memberikan dukungan yang diperlukan dalam konteks tugas dan fungsi DPR untuk menindaklanjuti soal ini," tandasnya. (ABP)   #Pengungkapan Transaksi Rp349 T Jangan Gimmick #Transaksi Jumbo Jadi Alat Politik di 2024

Topik:

PPP DPR RI Komisi III Komite Nasional TPPU Asrul Sani

Berita Sebelumnya

Soal Transaksi Rp349 T, Anggota Komisi III DPR ke Mahfud MD: Setujukah Jika Dibentuk Pansus?

Berita Selanjutnya

Waspada Pemalsuan QRIS, Komisi VIII DPR Minta Pengurus Masjid Tingkatkan Pengawasan

Berita Terkait

Politik
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar (tengah). (Foto: Zul Sikumbang)

Sekjen DPR Paparkan Evaluasi Setahun dan Perkenalkan Pejabat Baru di Lingkungan Kesetjenan DPR

5 Desember 2025 01:00 WIB

Nasional
Anggota Komisi V DPR Yanuar Arif Wibowo (Dok. MI)

DPR Soroti Minimnya Mitigasi Bencana dan Empati Pejabat

2 Desember 2025 18:44 WIB

Nasional
Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025).

DPR akan "Kuliti" Kemenhut soal Dugaan Ilegal Logging

1 Desember 2025 02:35 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

Komisi IV DPR akan Panggil Kemenhut: Bahas Bencana Banjir-Longsor Sumatera

30 November 2025 18:28 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

DPR RI Serahkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Sumatera

30 November 2025 14:22 WIB

Politik
Foto udara kawasan terdampak banjir bandang di Lubuk Minturun, Padang, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025).

DPR Desak Evaluasi Total Izin Tambang dan Perkebunan Buntut Bencana Sumatera

29 November 2025 21:31 WIB