Isu TPPU Rp 349 T Kemenkeu Rawan Hilang Jelang Pilpres 2024, DPR Bakal Rapat dengan Kapolri dan KPK

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 11 April 2023 19:49 WIB
Jakarta, MI - Pasca rapat kerja bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Kepala PPATK Ivan Y, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal rapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, Komisi III DPR RI mewanti-wanti isu mengenai heboh dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 349 triliun yang pada hari ini dibahas bersama dengan Komite TPPU rawan dan bergeser menjadi isu pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurut anggota komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi, rapat itu nanti akan membahas apakah transaksi gelap Rp 349 triliun di Kemenkeu itu bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH) atau tidak. ''Nanti kita rapat dengan Kapolri, KPK, mungkin kita bisa titipkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kita pastikan apa yang diserahkan oleh PPATK itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum," kata Johan dalam rapat kerja bersama dengan Komite TPPU, Selasa (11/4). Lanjut Johan, Indonesia ini sering kali gampang bereaksi dengan isu. Johan pun yakin bakal ada isu baru yang menarik perhatian masyarakat selain transaksi gelap yang diduga bagian dari TPPU itu. "Saya haqul yaqin isu ini akan hilang.Mau percaya, nanti kita bisa lihat minggu depan setelah kita ini coba kita lihat," tegas Johan. "Apalagi sekarang ada isu capres-capresan. Saya takutnya isu ini bisa juga dipakai sebagai komoditi menaikkan pamor seseorang atau menurunkan pamor seseorang. Nah ini jangan sampai gitu," imbuhnya. #Dugaan TPPU Rp 349 T Kemenkeu

Topik:

KPK Mahfud MD pemilu Kapolri Sri Mulyani Polri Pilpres 2024 Komisi III DPR PPATK TPPU Rp 349 T Kemenkeu

Berita Sebelumnya

Mudik Lebaran 2023, Anggota Komisi VI DPR Minta BUMN Logistik dan Infrastruktur Sediakan Fasilitas Kesehatan

Berita Selanjutnya

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kabulkan Banding KPU, PRIMA Siapkan Langkah Hukum Selanjutnya 

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di KPK (Foto: Dok MI/Antara)

Temuan BPK Ini Perkuat Dugaan Keterlibatan Yaqut di Korupsi Kuota Haji

9 jam yang lalu

Hukum
Mantan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024, Heri Gunawan (kiri) dan Satori (kanan) Foto: Kloase MI

Sudah 5 Bulan Jadi Tersangka, Dua Eks Anggota Komisi XI DPR Belum Ditahan KPK

10 jam yang lalu

Nasional
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Nilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Bertentangan dengan Putusan MK

11 jam yang lalu

Hukum
Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat (Foto: Istimewa)

Jaksa KPK Dakwa 8 Mantan Pejabat Kemnaker Peras Izin TKA Hingga Rp135,29 Miliar

12 jam yang lalu

Nasional
Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD: Perpol Kapolri soal Polisi Aktif di 17 Kementerian Bertentangan dengan Putusan MK

13 jam yang lalu

Hukum
Konferensi pers penahanan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan kawan-kawan, Kamis (11/12/2025) (Foto: Dok MI/Albani Wijaya)

Uang Suap Bupati Lamteng Diduga Mengalir ke PMI

14 jam yang lalu