Jokowi Sempat Dipanggil Bawaslu Saat Nyapres, Berani Panggil Anies Juga Nggak Ya?

Albani Wijaya

Diperbarui 17 Desember 2022 21:15 WIB

Jokowi Sempat Dipanggil Bawaslu Saat Nyapres, Berani Panggil Anies Juga Nggak Ya?

Jakarta, MI - Joko Widodo (Jokowi), Presiden RI memberikan sambutan pada konsolidasi nasional (konsolnas) dalam rangka memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12). Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan, semua peserta pemilu baik calon presiden maupun calon gubernur merasa grogi saat dipanggil Bawaslu RI. Tak terkecuali dirinya yang sempat dipanggil beberapa tahun lalu. "Peserta pemilu siapapun capres, cawapres atau cagub cawagub kalau bapak itu panggil percaya saya, grogi. Apalagi, diberitahu ini peringatan terakhir pak cagub, pak capres ngeri semuanya, karena saya pernah merasakan," ujar Jokowi. Lantas dia bercerita mengenai pengalamannya dipanggil Bawaslu RI. Dia mengaku grogi dan merasa takut saat menerima panggilan dari lembaga pengawas pemilu itu. "Saya pernah dipanggil Bawaslu Jakarta. Saya enggak ngerti kesalahan apa saya dipanggil sebelum saya datang ke Bawaslu, saya betul-betul sangat grogi betul saat itu artinya bapak ibu ini semua ditakuti disegani," kata dia. "Saya ngomong karena saya pernah dipanggil dan saya takut betul pada saat itu," tuturnya. Oleh karena itu, karena menjadi lembaga yang disegani peserta pemilu, dia meminta Bawaslu tak menjadi badan pembuat was-was pemilu. Di mana, membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu. "Begitu saya bilang bapak itu ditakuti dan segani jangan terus menjadi badan pembuat was-was pemilu yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu," katanya. "Artinya ingar-bingar pemilu harus tetap terasa bagian dari kita berdemokrasi ini penting sekali harus ingar-bingar pemilunya jangan sampai kita menyelenggarakan pemilu senyap kelihatan nggak ada apa-apanya nggak benar juga," sambungnya. Bawaslu, lanjutnya tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu saja. Tetapi juga harus memiliki indeks kerawanan pemilu guna menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas. "Kuncinya aturan main harus main jelas dan disosialisasikan kalau ada aturan main disosialisasikan jangan sampai dipanggil dia bisa mengelak saya belum tahu saya belum mengerti belum ada sosialisasi," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, saat ini yang telah diusungkan sebagai Capres 2024 adalah Anies Baswedan utusan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada beberapa waktu lalu. Anies Baswedan saat ini, tampaknya sudah mulai melakukan safari politik diberbagai daerah. Meski start kampanye belum dimulai. Namun publik sudah menilai Anies Baswedan telah berkampanye duluan. Atas hal ini juga, Anies Baswedan disebut-sebut telah mencuri start kampanye. Berbagai kritikan pun telah didapatkan oleh Anies Baswedan juga Partai NasDem.

Topik:

Jokowi Kpu Bawaslu Anies Baswedan pemilu 2024 capres

Jokowi Sempat Dipanggil Bawaslu Saat Nyapres, Berani Panggil Anies Juga Nggak Ya?

Berita Sebelumnya

Bantah Larang Umat Kristen Ibadah di Maja, Iti Jayabaya: Saya Tantangin Urus Izin Rumah Peribadatan

Berita Selanjutnya

Erick Thohir Bersyukur Umat Budha Manfaatkan Candi Borobudur untuk Beribadah dan Latihan Moral-Spiritual

Berita Terkait

Dulu Dibanggakan Jokowi, Menkeu Purbaya Ungkap UU Cipta Kerja Bikin Negara Rugi Rp25 Triliun Per Tahun

Terkuak, Ternyata Kasasi Jokowi soal Kerusakan Hutan Pernah Ditolak MA, Tapi...

Uji Konsekuensi Dokumen KKN Jokowi Tak Sesuai, Hakim KIP Tegur UGM

Jokowi Disebut Cuci Tangan di Polemik Bandara "Setan" IMIP

Bandara "Setan IMIP": Pukulan Telak Jokowi dan Kelompok Politiknya

Bandara IMIP Berdiri Era SBY Dibesarkan Jokowi: Izin Ditolak Jonan, Diloloskan Budi Karya, Dudy Kena Batunya?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K