TKD Dipangkas, Purbaya: Jangan Protes ke Saya, Protes ke Pak Tito

Rolia Pakpahan
Rolia Pakpahan
Diperbarui 12 Desember 2025 4 jam yang lalu
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal kritik dari pemerintah daerah (Pemda) terkait minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Purbaya menegaskan bahwa pemangkasan TKD bukan sepenuhnya keputusannya.

“Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga enggak terlalu jelas untuk Saya. Ada yang 50–70 persen, mana bisa hidup di daerah,” kata Purbaya dalam acara Bimtek Golkar FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Purbaya mengaku sempat heran dengan kebijakan pemotongan TKD yang dinilainya menyulitkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dia pun memberikan kelonggaran dengan menyetujui kenaikan anggaran yang kemudian diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

"Pak Tito datang. Dia ngajuin, Pak Purbaya, engak cukup daerah nih saya ajukan kenaikan. Berapa? Sekian. Yaudah saya setujuin. Saya enggak pikir lagi. Rp43 triliun kalau enggak salah. Jadi kalau ada protes jangan protes saya lagi, protes Pak Tito ngajuinnya kurang. Karena saya enggak ngitung lagi, Pak Tito cukup? Cukup. Ternyata masih kurang,” ujarnya. 

Purbaya menambahkan bahwa pemangkasan TKD tersebut memang telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Presiden menilai masih banyak praktik penyimpangan dalam belanja daerah sehingga perbaikan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum anggaran kembali diperlonggar.

"Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap Presiden, Pak naikin, pasti enggak dikasih," tuturnya.

Ia kemudian menyarankan pemda segera memperbaiki pola belanja dan penyerapan anggaran. Menurutnya, tambahan dana sangat mungkin diberikan asalkan pemda bisa menjamin tidak ada kebocoran anggaran ke depan.

"Saya pernah minta ke teman-teman Pemda daerah tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara Anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran jangan ada bocor segala macem. Nanti kalau bagus, Saya akan menghadap presiden minta anggaran Pemda direvisi," pungkasnya.

Topik:

pemerintah-daerah transfer-ke-daerah menkeu