Mahfud Md Bantah KUHP Baru untuk Lindungi Jokowi

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 15 Desember 2022 17:53 WIB
Jakarta, MI- Menko Polhukam Mahfud MD membantah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan untuk melindungi Presiden Joko Widodo. Justru kata dia, KUHP baru ini berlaku setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. "Berlaku tahun 2025, bukan untuk melindungi Pak Jokowi," tandas Mahfud dalam acara Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/22). Loyalis presiden Jokowi ini juga membantah bila pengesahan KUHP dituduh untuk menangkap orang yang menghina Presiden Jokowi. "Kok lalu dituduh untuk melindungi Pak Jokowi, untuk menangkap orang-orang yang kritis, untuk lindungi Anda yang mau jadi presiden yang akan mendatang. Agar Anda tidak dihina-hina," klaim Mahfud. Mahfud mengungkapkan, Presiden Jokowi pernah menyampaikan kepadanya tidak mempermasalahkan orang mengkritisi dan menghina kinerjanya. "Kalau Pak Jokowi bilang ke saya, 'kalau saya ndak perlu, orang saya tiap hari udah dihina, nggak gugat juga', kata Pak Jokowi. 'Tapi kalau negara butuh, buat itu, dan itu tidak berlaku untuk saya kan', kata Pak Jokowi," jelasnya "Kok lalu dibilang untuk lindungi rezim, masih tiga tahun lagi, berlaku untuk Anda yang menang di 2024 itu. Untuk melindungi Anda yang menang di tahun 2024, untuk melindungi Anda agar negara ini aman," ketusnya.

Topik:

KUHP Baru

Berita Sebelumnya

Soal Polemik Pemberian Pangkat Letkol Tituler Deddy Corbuzier, Mahfud Md: Aturannya Memungkinkan

Berita Selanjutnya

Politik Gagasan Versus Politik Identitas

Berita Terkait

Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, dalam acara Coaching Clinic Hukum untuk Jurnalis: Memahami Delik Pers dalam KUHP baru diselenggarakan oleh Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) di Hotel Mahakam, Jakarta, Senin (30/6/2025) (Foto: Dok MI)

Dewan Pers Soroti Puluhan Pasal KUHP Baru Ancam Jurnalis, Kejagung: Berbahaya Kalau Tak Dipahami!

30 Juni 2025 23:02 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar (Foto: Ist]

Belenggu KUHP Baru: Kolaborasi Dewan Pers hingga Organisasi Jurnalis

30 Juni 2025 13:30 WIB

Hukum
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarief Hiariej alias Eddy Hiariej (Foto: Dok MI/An)

Di KUHAP Baru, Kata Kemenhum Hakim Bisa Beri Maaf Terdakwa

16 Maret 2025 15:37 WIB

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa secara de facto hukuman mati sudah tidak diberlakukan di Indonesia (Foto: Dok MI/Elvo)

DPR: Hukuman Mati Alternatif Terakhir

19 Desember 2024 20:48 WIB