Marak Korupsi Pejabat, Kardinal Suharyo Serukan Pertaubatan Nasional

Rolia Pakpahan
Rolia Pakpahan
Diperbarui 26 Desember 2025 4 jam yang lalu
Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo (Foto: Istimewa)
Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo (Foto: Istimewa)

Jakarta, MI - Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, melontarkan kritik tajam terhadap maraknya kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini.

Kritik keras itu disampaikan Kardinal Suharyo dalam momentum perayaan Natal. Menurutnya, jabatan yang diemban para gubernur hingga bupati seharusnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Hari-hari ini kita disuguhi berita bupati ditangkap KPK, gubernur ini ditangkap, dan sebagainya. Ini artinya jabatan mereka tidak digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Mereka harus bertaubat," kata Kardinal Suharyo usai memimpin Misa di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2025).

Kardinal Suharyo menilai telah terjadi pergeseran pola pikir di kalangan pejabat dalam memandang kekuasaan. Ia melihat tidak sedikit pemimpin yang lebih menikmati berbagai fasilitas jabatan, namun abai terhadap tanggung jawab moral mereka kepada masyarakat.

Ia pun membedakan antara pejabat yang hanya "menduduki" kursi dengan mereka yang sungguh-sungguh "memangku" jabatan. Menurutnya, yang menduduki jabatan sering kali hanya mencari kenyamanan dan fasilitas demi kepentingan sendiri.

Adapun pemimpin yang sungguh-sungguh menjalankan jabatan, kata dia, menggunakan kewenangan sepenuhnya sebagai amanah untuk menciptakan kebaikan kolektif.

"Harapannya, pejabat tidak sekadar menduduki kursi, karena duduk di kursi itu memang enak. Tetapi, mereka harus mengemban amanah. Jika jabatan digunakan untuk kepentingan sendiri, itu salah. Jabatan harus dipangku demi kebaikan bersama," tegasnya.

Kardinal Suharyo turut mengingat kembali kerusuhan yang sempat terjadi di Jakarta pada Agustus lalu. Ia menilai rangkaian peristiwa tersebut, yang diperparah dengan maraknya praktik korupsi, menjadi pertanda kuat bahwa bangsa Indonesia membutuhkan perubahan batin secara kolektif.

Karena itu, ia menyerukan istilah "Pertaubatan Nasional" sebagai langkah untuk mengembalikan arah bangsa. Suharyo juga menyerukan mengembalikan semangat cita-cita kemerdekaan yang telah dirumuskan secara mendalam dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Ia menegaskan bahwa pertaubatan tidak hanya soal formalitas, melainkan perubahan sikap batin yang tulus untuk memuliakan Tuhan melalui pengabdian kepada sesama.

Seruan tersebut, menurut Suharyo, berlaku bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari rakyat jelata hingga pemegang kekuasaan tertinggi di lembaga negara.

"Semua mesti bertaubat untuk mengembalikan cita-cita kemerdekaan kita. Dasarnya adalah pertaubatan batin, memuliakan Allah, dan membaktikan hidup bagi Tuhan," tutup Kardinal Suharyo.

Topik:

kardinal-suharyo misa-natal-2025 kasus-korupsi natal-2025