Kementerian PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur di Sulsel Jelang Nataru 2025/2026

Makassar, MI - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan kesiapan infrastruktur strategis dalam mendukung kelancaran Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden terkait kesiapsiagaan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dalam menghadapi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bahwa seluruh penanganan darurat tetap berjalan tanpa mengurangi kesiapan infrastruktur untuk 

melayani masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru,”kata Menteri PU Dody Hanggodo di Makassar, Selasa (16/12).

Kementerian PU memastikan bahwa ruas-ruas terdampak bencana terus dipulihkan, sementara jaringan jalan nasional maupun jalan tol di wilayah lain tetap dalam kondisi mantap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah langkah peningkatan pelayanan, baik di jalan tol maupun non-tol, dapat dilaksanakan sesuai rencana.

“Kami berkomitmen memastikan Jalan Nasional, Jalan Tol, infrastruktur sumber daya air, serta prasarana strategis berada dalam kondisi siap untuk menghadapi puncak Nataru dan adanya potensi cuaca ekstrem,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono.

“Kementerian PU memastikan seluruh personel, peralatan, dan posko tetap siaga hingga periode Nataru 2025/2025 selesai, guna menjamin kelancaran mobilitas dan keselamatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan,” tambah Triono.

Saat ini panjang ruas Jalan Nasional di Prov. Sulawesi Selatan adalah 1.739,2 km dengan kondisi kemantapannya mencapai 97,78%. ”Untuk mendukung kelancaran arus transportasi selama Nataru, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan akan menyiagakan 74 unit peralatan penanganan, terdiri dari 67 unit yang ditempatkan langsung pada ruas Jalan Nasional dan 7 unit di Kantor BBPJN Sulawesi Selatan,” terang Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga, Freddy Siagian.

Selain itu akan disiapkan juga tiga set Jembatan Bailey sepanjang 78 meter serta Jembatan Aramco sepanjang 48 meter untuk kebutuhan penanganan darurat. Dari target 17 Posko Nataru, telah terbangun sebanyak 14 Posko yang dilengkapi fasilitas istirahat, mushola, toilet, serta peralatan K3.

Penanganan titik rawan genangan juga menjadi prioritas, terutama di Kota Makassar antara lain di Jalan Tol Ir. Sutami, Ruas Perintis Kemerdekaan, dan Ruas A.P. Pettarani serta di Kabupaten Maros yaitu Jl. Sudirman, Jl. Ratulangi, Jl. Makmur Dg Sitakka, dan Jl. Lanto Dg. Pasewang. Kementerian PU melalui BBWS Pompengan Jeneberang dan BUJT tengah merancang langkah penanganan terpadu untuk mengatasi luapan sungai yang kerap mempengaruhi badan jalan nasional.

Pada sektor jalan tol, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Ni Komang Rasminiati, memaparkan kesiapan dua ruas tol di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang 24,85 km, yakni Ujung Pandang Seksi 1–3 dan Makassar Seksi IV. PT Makassar Metro Network (PT. MMN) selaku Badan Usaha Jalan Tol telah menambah mobile reader, meningkatkan pagu top up uang elektronik, menambah petugas lapangan, hingga menyediakan 1.750 kartu e-toll untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas. Kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem diperkuat melalui penambahan tim rumija dan drainase serta pemasangan satu unit pompa tambahan di Jalan Tol Makassar Seksi IV. Seluruh layanan juga didukung posko terpadu dan patroli bersama kepolisian selama 24 jam.

Sementara itu dari sisi sumber daya air, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA, A. Adi Umar Dani menjelaskan bahwa Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang telah menyiapkan Posko Bencana di seluruh wilayah sungai, termasuk Saddang, Pompengan Larona, Walanae-Cenranae, dan Jeneberang. Serta alat berat seperti excavator, dump truck, pompa mobile, speed boat, perahu karet, serta cadangan material bronjong, geobag, dan geobox telah disiagakan dan siap dimobilisasi sewaktu-waktu dibutuhkan di beberapa workshop di Kabupaten Luwu, Wajo, Pinrang dan Kota Makassar.

Sedangkan sebagai antisipasi Banjir di Kabupaten Pangkep dan Wajo, untuk jangka pendek akan dilaksanakan pemeliharaan sungai dengan koordinasi dengan Pemda. Sedangkan untuk jangka panjang penanganan banjir di Kabupaten Pangkep diperlukan studi pengendalian banjir sedangkan di Kabupaten Wajo diperlukan detail desain untuk tindak lanjut master plan penanganan banjir dan sedimen di Danau Tempe. Sesuai master plan Danau Tempe tahun 2003, bahwa penanganan sedimentasi Danau Tempe yang mencapai 600–700 ribu m³ per tahun dari tujuh sungai utama, Kementerian PU merencanakan pembangunan beberapa check dam, sedangkan pengendalian banjir direncanakan pembangunan bendungan seperti Bendungan Wallimpong, Boya, Paddangeng, Lawo, Torere, serta kolam retensi di Soppeng dan Wajo sebagai solusi jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus ketua rombongan, Andi Iwan Darmawan Aras, mengapresiasi kesiapan Kementerian PU dan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI, serta meminta seluruh Mitra Kerja memahami tugas dan fungsi masing-masing. 

"Karena persiapan seperti ini dilakukan setiap tahun, kami berharap seluruh mitra memahami tugasnya masing-masing. Mohon layanan laik operasi menjadi perhatian agar tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya,” kata Iwan.