BreakingNews

Laporan Dugaan Korupsi PBJT-TL Jombang: Salah Satu yang Dicueki Penyidik Kejati Jatim kini Diadukan ke Jamwas hingga Komjak Diduga Cueki 4 Laporan Korupsi Ini, Penyidik Kejati Jatim Diadukan ke Jamwas hingga Komjak KPK Bidik Pejabat Kemnaker Lainnya di Pemerasan Noel Berjamaah Raja Juli Harus Bertanggung Jawab atas Hilangnya Nyawa akibat Banjir Sumatera KPK Klaim Sudah Datangi Produsen Biskuit Program Stunting, Hasilnya?

Berita Monitor hukum Terbaru, Terpercaya, Terpopuler Hari Ini

Azmi Syahputra, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) (Foto: Dok MI)

Pertarungan Sengit Korupsi: Politik Bencana dan Bencana Politik

8 Januari 2025 21:15 WIB | Monitor Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kejutan di awal tahun 2025 dengan menghapus ketentuan ambang batas (presidential threshold) pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut MK aturan ini inkonstitusional karena bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat seperti dijamin di UUD 1945. (Foto: Dok MI)

Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, MK Geser Pendiriannya

2 Januari 2025 22:44 WIB | Monitor Hukum